Subang BEDAnews
Ratusan buruh di Subang, Rabu siang (3/10/2012) mengepung kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (DISNAKERTRAN) Kabupaten Subang di jalan Mayjen Sutoyo Subang dan Kantor DPRD Subang di Jalan Dewi Sartika. Mereka melakukan gerakan tiga Oktober menuntut penghapusan tenaga kontrak dan outsoursing, serta upah murah di Kabupaten Subang.
Mereka yang berasal dari Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Forum Keluarga Buruh Migran (FKBMI), Serikat Buruh Independen Sukses Abadi (SBISA), Serikat Pekerja Sungwon Indojaya (SPISI) membawakan berbagai spanduk dan berkendaraan motor masuk ke halaman kantor Disnakertran kab Subang.
Dalam orasinya, Anang Kusnandar alias Bhon dari SBISA, Nendi dari SPISI serta Pendi dari FKBMI menyampaikan 4 tuntutan di antaranya mengenai tuntutan sistem kerja kontrak dan outsoursing di Kabupaten Subang, menolak upaya politik upah murah, menuntut upaya layak dengan menaikan UMK untuk buruh di kabupaten subang menjadi Rp 1,5 juta.
Selain itu mereka menuntut Pemerintah Daerah dan dinas terkait untuk melindungi buruh migran/TKI dan keluarganya, serta mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kab Subang untuk membuat regulasi (PERDA) yang pro buruh atau berpihak kepada rakyat pekerja.
Pada kesempatan tersebut, rombongan buruh diterima kepala disnakertrans kab Subang, Ade Rusmana serta sejumlah pengawas tenaga kerja. Disana para pendemo sempat berdialog di ruang Kepala Diskanertrans Kab Subang. Kemudian para pengunjukrasa melanjutkan aksi demo ke DPRD Subang.
Saat melakukan demo di DPRD Subang, perwakilan buruh diterima Beni Rudiono dan sejumlah anggota lainnya seperti Ating Rusnatim, Ahmad Buhori, H. Zakaria dan Tatang. Sedangkan dari Pemerintah Daerah diwakili Asda I Pemkab Subang Drs. Ade Mulyawadi.
Pada kesempatan itu Beni Rudiono Ketua Pansus yang membahasan tentang Perda perlindungan tenaga kerja berjanji akan mendorong penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal itu disampaikan anggota DPRD Subang Beni Rudiono saat menemui massa buruh.
Anggota Fraksi PDIP itu menyatakan dirinya dan sejumlah anggota DPRD lainnya akan memperjuangkan yang menjadi tuntutan para buruh. ”Mari kita bersama-sama memperjuangkan nasib buruh, saya dan aggota DPRD lainnya akan mewacanakan tentang penghapusan kerja kontrak dan outsourcing,” kata Beni dalam pertemuan itu.
Sedangkan Ade Mulyawadi secara pribadi sepakat dan mendukung adanya penghapusan out soursing sehingga mendapat sambutan positif dari para buruh, setelah itu demo buruh bubar. (adang)
