• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » KPID Evaluasi Perizinan LPB di Kotim

KPID Evaluasi Perizinan LPB di Kotim

Asep Budi by Asep Budi
13 Juni 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sampit, BEDAnews.com

Sebagai langkah proaktif untuk mengedukasi praktik Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dikerjakan secara ilegal di Kotawaringin Tmur (Kotim), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng menggelar evaluasi tergadap para pemilik tv kabel yang ada di daerah itu.

Kepala KPID Kalteng, Suhardi mengatakan, kegiatan itu merupakan tahapan bagi lembaga penyiaran (LP) untuk bisa mendapatkan izin penyelenggaran penyiaran (IPP). Dengan pembinaan, pengawasan, dan keberadaan, serta jumlah LPB ilegal bisa diminimalisasi.

Dikatakannya, evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemilik tv kabel yang ada di kotim melaksanakan siaran yang sudah diberikan ijin oleh KPID. “Saat ini di Kotim ada tiga pemilik tv kabel yang sudah mendapat IPP,” imbuhnya.

BeritaTerkait

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026

Saat disinggung banyak tv kabel di Kotim yang diduga belum memiliki izin, Suhardi menuturkan, para pemilik tv kabel yang skala kecl melakukan siaran bergabung terhadap tiga tv kabel yang sudah mendapat izin IPP. “Jika pemilik tv kabel skala kecil tidak menggabungkan diri kepada tiga tv kabel yang sudah mendapat IPP, maka pendirian tv kabel tersebut dianggap ilegal,” tegasnya.

“LPB tak memiliki izin alias ilegal. Ini artinya konten siaran yang didistribusikan tv kabel belum mendapat persetujuan KPID. Ini jelas melanggar UU penyiaran tahun 2002. Pelanggaran ini sebenarnya sudah termasuk kriminalitas,” tambahnya beberapa waktu yang lalu.

Terkait pemberlakuan tarif yang dipungut pengusaha tv kabel terhadap pelanggan, Suhardi menyampaikan, tidak ada aturan atau regulsi yang megatur hal itu. Namun penarikan tarif janya merupakan kesepatan antara para pemilik tv kabel didaerah itu. Sehingga kesepakatan bersama menjadi aturan dalam pemberlakuan tarif.  [Ariyanto/Mrh] 

Page 1 of 2
12Next
Previous Post

Pengurus DAD Kobar Resmi Dilantik

Next Post

Jelang Eksekusi Pemprov Akan Pertahankan Asset Dago

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026
Headline

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

19 November 2026
Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
Next Post

Jelang Eksekusi Pemprov Akan Pertahankan Asset Dago

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021