Malut, BEDAnews.com
Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3o Lintang Utara 3o Lintang Selatan dan 124o-129o Bujur Timur, serta Batas batas wilayah Provinsi Maluku Utara letaknya Sebelah Utara Samudera Pasifik, Sebelah Timur Laut Halmahera, dan Sebelah Barat Laut Maluku. Selain itu, Sebelah Selatan Laut Seram. Maka degan Luas wilayah Provinsi Maluku Utara tercatat 145.801,10 km2. Yang terdiri dari luas daratan mencapai 33.413,53 km2 dan luas lautan mencapai 106.952,79 km2.
Olehnya itu, dengan luas perairan Provinsi Maluku utara lebih bersar di bandingkan luas daratan maka provinsi Maluku tara layak di jadikan sebagai lumbung ikan nasional untuk kesejatraan masyarakt Maluku utara sesuia dengan amanat undang undang.
Kepala Dinas DKP Provinsi Maluku Utara, Buyung Radjiloen mengatakan, dengan luas wilayah perairan laut lebih besar dari luas daratan, maka sudah tentu Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya laut yang banyak. “Olehnya itu menjadikan Maluku Utara sebagi lumbung ikan nasional merupakan sala satu solusi atas peningkatan kesejatraan masyarakat Maluku Utara. Karena dengan adnya lumbung ikan nasional sudah pasti memiliki dampak yang sangat positif terhadap masyarakat pesisir di daerah provinsi Maluku Utara, khususnya peningkatan pendapatn perekonomian karena 75% masyarakat Maluku Utara berdomisili di wilayah pesisir,” ungkapnya kepada Wartawan.
Buyung Rajiloen menambahkan, wilayah Provinsi Maluku Utara yang beribukota di Sofifi, telah terbagi dalam 8 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dan kabupaten Taliabu.
Sementara dua kota tersebut diantarnya Kota Ternate dan Kota Tidore. Sedangkan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 40.376,89 Km2, serta Kota Ternate merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu 5.795,40 Km2 dengan luas perairan provinsi Maluku Utara yang telah memiliki berbagai sumberdaya laut yang signifikan.
Hal ini Maluku Utara layak untuk di perjuangkan untuk dijadikan sebagai pusat lumbung ikan, karena luas peraairan laut lebih besar dari luas daratan Maluku Utara. Selain itu, Selama tahun 2012 stasiun meteorologi dan Geofisika Babullah Ternate mencatat suhu udara tertinggi terjadi pada bulan April dan Desember yakni 30,9oC dan terendah pada bulan Mei yaitu 23,5oC, kelembaban udara rata-rata mencapai 82,6% curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei penyinaran matahari terbesar sekitar 86% terjadi pada bulan Oktober kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 31 knot. Bahkan terjadi pada Bulan Desember, papar Buyung.
Buyung pun mengatakan, luas perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta dan garis pantai sepanjang 91ribu Km, Indonesia di kenal dengan surga perikanan dunia, karena berbagi prodak ungulan di wilayah Indonesia seperti Ikan tuna, Rumput laut, udang dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia.
Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan bahwa, empat produk ungulan tersebut telah tersebar di perairaan Maluku Utara, utamanya di Maluku, Sulawesi, Sumatra dan Jawa, khusus perairan Maluku menonjol dengan hasil tuna yang pada 2014 mengantarkan Indonesia sebagai produsen tuna nomor satu dunia dengan produksi 1.300 ton da nilai ekspor 510 dolar As.
Olehnya itu, dengan langkah pemerintah untuk menjadikan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional, dalam rencana pembangunan jangkah menengah sangatlah tepat karena program Maluku Utara sebagi lumbung ikan nasional telah di masukkan dalam RPJM nasional 2015-2019. “Program tersebut nantinya menjadikan Maluku Utara sebagai pusat pengembangan sektor perikanan terkemuka di Indonesia,” jelasnya.
Lanjutnya, target utama lumbung ikan nasional ini berati provinsi Maluku Utara sebagi sumber pangan nasioanl untuk ikan sebagi sumber panghasilan Negara dari ekspor ikan terutama tuna. “Dan harapan pencapaiannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku Utara terutama yang berprofesi sebagi nelayan, tentu saja kesediaan hulur dan hilir di sektor Perikanan dan Kelautan merupakan sebuah keharusan. Dan disanalah tantangan terbesar kita, yakni membagun sarana produksi yang memadai mengigat sselama ini sarana infrastruktur kelautan kita berada di wwilayah Indonesia bagian barat padahal ikannya berada di Indonesia Timur,” imbuh Kadis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, produksi ikan tangkap mencapai 98 ribu ton per tahun dan angka itu belum termasuk potensi produksi budidaya ikan.
Kondisi georafis Maluku Utara memang sangat mendukung, mengingat hampir 70 persen luaas wilayah perairaan Maluku Utara sementara daratan hanya menyusung 30 persen. Dengan kondisi perairan yang luas itu Maluku Utara sudah seharusya berorentasi pada laut, bukan lagi daratan. Selama ini orentasi pembangunan di Maluku Utara masih fokus pada daratan, hal ini terbukti jika melihat web BPS Maluku Utara yang tidak menampilkan data set khusus Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut mungkin kebijakan dari BPS Pusat yang mengharuskan seluruh BPS di di provinsi memiliki alat ukur yang sama, tetap dalam semangat otonom daerah dan proses maritime. Paradigma seperti inilah yang harus di rubah, meski paradigma ini merupakan warisan zaman dulu.
Provinsi Maluku Utara memiliki potensi besar utuk melakukan usaha budidaya, olehnya itu untuk ide menjadikan Maluku Utara sebagi lumbung ikan nasional, perlu di ikuti dengan langkah kongkrit dari berbagi pihak dan tidak berhenti pada slogan semata.
Tahun lalu, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara mengatakan, Mentrei Susi Pujiastuti sudah menyatakan dukungannya bahkan Kementriannya siap mengalokasikan anggaran untuk program di Maluku Utara.
Provinsi Maluku Utara dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku Utara juga menyiapkan rancangan cetak biru pengembagan Kelautan dan Perikanan dengaa melibatkan berbagi pihak terkait dengan upaya lainnya, yakni membenahi sarana infrastruktur kelautan dan perikanan baik di butuhkan nelayan maupun industri perikanan.
Selain itu juga, upaya pemberdayaan nelayan antara lain memberikan bantuan armada penangkapan dan alat tangkap yang memadai, untuk penertiban data produksi ikan, semua kapal ikan yang beroperasi di Maluku Utara juga harus melaporkan produksinya sebelum membawa keluar dari provinsi Maluku Utara.
Lanjutnya, semua tahapan telah di lakukan Namun, sementara ini masih menunggu SK dari Tim pokja tahun 2015 untuk di awali dengan Tahapan persiapan semiloka, pembentukan pokja dan beberapa kegiatan FGD.
Sementara untuk rencana aksi akan mulai dilakukan tahun 2016 mulai dari tahapan penyusunan master plan, action plan dan pengesahan perda oleh DPRD dan Untuk koordinasi pusat dijadwalkan bulan depan akan ada kunjungan dari Pusat untuk di lakukan Kerjasama Internasional antar lembaga (PUSKITA) Kementetian Kelautan dan Perikanan untuk membahasa rencana pencanangan MULIN oleh Ibu Menteri Susi Pudjiastuti yang akan diundang ke Maluku Utara. (Sn)












