Bandung BEDAnews
Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU), yang direncanakan segera disahkan pada 29 April ini, akan mengatur wilayah Bandung utara tersebut ke dalam lima zonasi wilayah.
Demikian dikatakan ketua Pansus perubahan perda no 1 tahun 2008 tentang KBU Tia Fitriani di DPRD Jabar.
“Dengan akan disahkannya raperda ini menjadi Perda diharapkan penegakkan aturan bisa lebih tegas, karena perda yang baru ini memiliki aturan yang lebih jelas”katanya.
Pasal-pasal yang miultitafsir terutama yang berkaitan dengan batas wilayah pada perda ini dihapuskan, dalam perda baru ini batas wilayah diatur lebih jelas, yang terbagi dalam lima zonasi, yang dipertegas dalam peta berskala 1: 5.000 perda yang lama 1:25.000 terlalu kecil.
Perda yang baru ini memuat 22 bab. Pasal-pasal di dalamnya menjadi 65 pasal dari semula 46 pasal. Perda baru ini diharapkan tidak tumpang tindih dan diselaraskan dengan Peraturan Presiden Cekungan Bandung.
Dengan adanya perda baru ini, kata Tia, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran aturan di KBU. Pembangunan harus semakin terkendali agar kelestarian KBU dapat tetap terjaga. "Kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ragu untuk memparipurnakannya Jumat pekan ini," pungkasnya.
Peraturan daerah Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi, terdiri dari 22 bab. 65 pasal, dikatakan Tia dengan adanya Perda ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran aturan di KBU. Pembangunan harus semakin terkendali agar kelestarian KBU dapat tetap terjaga. @













