Sampit, BEDAnews.com
Sejumlah warga bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Coruption Word (NCW) dan LSM Barisan Investigasi Pecinta Lingkungan yang tergabung dalam Forum Bersama (FORBES), mendatangi kantor bandara Haji Asan Sampit.
Puluhan warga dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat ini menuju bandara Haji Asan Sampit dijaga oleh puluhan petugas dari Kepolisian Resort Sampit.
Kedatangan mereka dengan damai sudah di sampaikan melalui surat pemberitahuan ke Instansi terkait termasuk Pemerintah Daerah setempat bahwa, tujuan mereka adalah menuntut ganti rugi atas tanah yang saat ini sudah di gunakan sebagai landasan pacu bandara.
Sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik tanah menunjukkan bukti Legalitas kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (STK) tertera tahun kepemilikan sejak tahun 1992 sebelum bandara ini di bangun, kepada sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Putu Sudarsana.
Untuk tanah yang digugat warga tersebut adalah 6.600 meter persegi dengan ukuran lebar 60 meter dan panjang 110 meter. Dengan melakukan pengukuran ulang di saksikan Sekretaris Daerah kabupaten Kotawaringin Timur.
Warga juga menyesali sikap dari pihak Bandara, karena sejak tanah tersebut digarap, mereka tidak pernah sekalipun di beritahu, baik itu dari Bandara maupun Pemerintah setempat.
Menurut Putu Sudarsana, tanah yang di klaim oleh warga sebelumnya sudah diganti rugi kepada pihak yang lain, dia juga meminta agar tidak ada yang mengganggu areal banda dan kalai ada permasalahan dibicarakan secara bijaksana.
Sedangkan menurut salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BONGKAR Audy Valen, sudah terjadi kesepakatan dengan pihak Pemerintah Daerah setempat untuk menyaksikan pengukuran ulang, hingga menunggu keputusan sampai hari kamis (07,04) dan meminta hak masyarakat harus di kembalikan kepada masyarakat, walaupun akhirnya ada kesepakatan ganti rugi, itu juga harus sesuai dengan aturan yang ada. (Marhan)












