• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Sinkronkan Anggaran 2017 Komisi V Jabar Raker dengan OPD

Sinkronkan Anggaran 2017 Komisi V Jabar Raker dengan OPD

Asep Budi by Asep Budi
24 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Bandung BEDAnews.com

Bahas  perancangan anggaran tahun 2017 Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat  gelar rapat kerja secara khusus dengan mitra  OPD terkait,  dalam dua hari ini,  Dinas Pendidikan, Biro Pelayanan Sosial, Dinas Olah Raga dan Pemuda, KONI Jabar  beberapa diantara mitra kerja Komisi V yang membahas secara khusus per OPD mengenai alokasi anggaran untuk tahun  2017.

Mengenai hal tersebut Ketua Komisi V Syamsul Bachri, SH.,MBA ketika ditemui  BEDAnews.com di ruang kerja Komisi V di DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung Rabu (24/2) menyatakan

“Komisi V memiliki fungsi Budgetting, karena itu mitra kerja membuat format kegiatan seperti apa anggarannya.”Kata Syamsul

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Mitra kerja membuat format kegiatan sinkron nggak antara rancangan dengan slot atau yang dipersiapkan Bappeda,  kalau tidak sinkron dimana? Misalnya masih ada sisa kelebihan program kita ambil mana yang prioritas.

Dalam raker dengan Dinas Pendidikan Anggota Komisi V KH Chumaidi mengharapkan besaran anggaran RKB bisa mengikuti besaran anggaran seperti  yang dialokasikan kementrian.

Atas keinginan tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Prov Jabar Karyono menyatakan, APBN beda perlakuan dengan APBD, APBD mengacu kepada permendagri  13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan APBN diatur oleh perpres, sehingga perlakukannya berbeda  kementrian punya otoritas bisa langsung hibah ke bawah.

 “APBD itu diatur oleh permendagri kodering dan digitnya,  tidak ada digitnya untuk memberikan bantuan langsung sehingga sulit pagu yang dialokasikan ada di OPD.”Kata Karyono.@hermantz.

 

Previous Post

Bazar Sembako Murah di Makodam Jaya

Next Post

Guru SMA/SMK di Jabar Akan Dapat TPP Satu Juta Rupiahan

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Guru SMA/SMK di Jabar Akan Dapat TPP Satu Juta Rupiahan

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021