Jakarta, BEDAnews.com
Pidato Jokowi pertama kali setelah di lantik sebagai Presiden yang diusung PDIP, menyatakan bahwasannya dirinya siap menjalankan kebijakan Partai PDIP karena sebagai Petugas Partai sesuai juga dalam Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Kongres PDIP di Bali pada April 2015 silam, bahwa seluruh kader partai yang sedang menjabat merupakan petugas partai.
Megawati juga menegaskan bahwa, yang tidak terima disebut petugas partai silahkan keluar dari partai. Pernyataan tersebut sangat jelas sekali ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP.
Namun seiring berjalannnya Pemerintah, Presiden Jokowi selalu tidak mendukung kebijakan Partai PDIP khususnya yang di DPR RI, mulai saat pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dimana mayoritas anggota DPR RI dari Fraksi PDIP mendukung dan begitu juga saat Fraksi PDIP merekomendasikan Mentri BUMN untuk di ganti, tapi Jokowi malah sebaliknya.
Hal tersebut diungkapkanSya’roni, Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) kepada wartawan melallui siaran pers, Selasa (23/2).
Begitu juga dalam revisi UU KPK, dimana Fraksi PDIP bersama seluruh partai pendukung pemerintah sudah bertekad bulat untuk menggulirkan revisi UU KPK. Namun, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP mengambil sikap berbeda. Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.
"Presiden Jokowi sudah sejak awal memang gamang dalam mengambil keputusan soal revisi UU KPK. Tidak jelas apakah menyetujuinya atau menolaknya. Sikapnya abu-abu sehingga yang terjadi penundaan demi penundaan," imbuh Syaroni.
Syaroni menyebut, tidak seperti para anggota Fraksi PDIP DPR yang sangat militan dalam memperjuangkan revisi UU KPK, Presiden Jokowi terkesan tarik-ulur dan tidak sungguh-sungguh mendukung kebijakan partai. Padahal, menurut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa posisi Presiden Jokowi adalah petugas partai yang harus melaksanakan kebijakan partai.
Terkait persoalan revisi UU KPK, lanjut Syaroni, bisa diukur seberapa militannya Jokowi menjalankan arahan partai. Dibandingkan Masinton Pasaribu yang merupakan anggota FPDIP Komisi III DPR, tentu lebih militan Masinton. Bahkan karena militansinya melaksanakan kebijakan partai, Masinton Pasaribu harus rela dicibir dan dikeluarkan dari daftar politisi bersih.
"Tidak jelas apa yang mendasari Jokowi bersikap gamang. Bisa jadi karena demo puluhan orang di depan KPK. Atau karena gertakan Ketua KPK Agus Rahardjo yang akan mengundurkan diri bila revisi disahkan. Atau karena konser Slank. Atau bisa jadi karena manuver SBY yang mengumpulkan para netizen," katanya menduga-duga.
Semuanya serba bisa jadi alias tidak pasti. Namun yang pasti, kata Syaroni, Jokowi tidak militan dalam menjalankan kebijakan partai. Jokowi lebih terpengaruh oleh opini publik yang dibangun oleh sejumlah pihak daripada mengindahkan arahan partai.
"Jokowi lupa bahwa di belakang PDIP dan partai pendukung lainnya ada puluhan juta orang yang telah menyerahkan mandat politiknya. PDIP misalnya, dalam Pemilu 2014, meraup 23 juta suara. Dan bila seluruh perolehan partai pendukung revisi UU KPK digabung jumlahnya mencapai 84 juta suara," ungkapnya.
Bukan kali ini saja Presiden Jokowi tidak mengindahkan kebijakan partai. Namun, sebagai partai yang memayungi Jokowi, apakah PDIP akan membiarkan saja sikap Jokowi? Ataukah akan mengambil langkah-langkah politik untuk menegakkan aturan partai?
"Publik menunggu sikap PDIP selanjutnya. Bila kemarahan sudah memuncak, bukan tidak mungkin PDIP akan menarik seluruh menterinya dari Kabinet Kerja. Bila itu tidak terjadi, berarti PDIP masih mentolelir sikap Jokowi," tukasnya. [MR]













