Jakarta, BEDAnews.com
Pro – kontra hingga saa ini masih mewarnai isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), Ketua Umum MUI dalam rapat ormas –ormas Islam mengatakan, sepakat menolak kehadiran kelompok LGBT, namun pihaknya tetap akan membina untuk kembali menjadi manusia yang normal. “Dan kita tidak boleh mengucilkan atau memperolok-olokkan mereka,” tegas Dr. KH. Ma’ruf Amin dalam memberikan keterangan pers di MUI Pusat, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, LGBT telah mengesampingkan nilai-nilai ajaran agama. Sebagai manusia untuk mentaati aturan Allah SWT.Karena manusia diciptakan selalu berpasang – pasangan yaitu lelaki dengan perempuan. Kemudian memiliki keturunan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, semua kitab suci, menolaknya.
Meski, demikan lanjut Ma’ruf Amin, pihaknya mengajak segenap ormas, tokoh, alim ulama dan pemerintah terkait untuk selalu tetap mengayomi, melindungi, dan menghargai mereka, sebagi warga negara. Kelompok LGBT juga memiliki hak untuk perhatian oleh pemerintah. “Dengan demikian, orientasi seksual bisa berubah sebagaimana kodratnya, sesuai dengan ajaran agama, masing-masing,“ tegasnya.
Sementara itu, Dr. H. Yusnar Yusuf, MS (MUI), Romo PC Siswantoko, M. Th (Konferensi Waligereja Indonesia), Mpu Suhadi Senjaya (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Drs. Uung Sendana, SH (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) – majelis-majelis Agama menyikapi sehubungan maraknya propaganda dan upaya legalitas LGBT di tengah –tengah masyarakat pada hakikatnya merupakan pnyimpangan dan kelainan seksual, maka majelis-majelis agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konfernsi Waligerja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin), LGBT adalah bertentangan dengan Pancasila ; UUD NRI Tahun 1945 Ps. 29 ayat (i) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Aktifitas LGBT yang sangat meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap tatanan sosial bangsa Indonesia. Sebagai warga negara LGBT perlu dilindungi dari tindakan kekerasan dan disembuhkan (rehabilitasi).
Pernyataan sikap Majelis-majelis agama:
Menolak segala bentuk propaganda, promosi-dukungan terhadap upaya leglisasi dan perkembangan LGBT. Pihaknya mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melarang segala bentuk dukungan dana yang diperuntukkan kampanye dan sosialisasi serta dukungan aktifitas LGBT, yang dilakukan oleh pihak manapun. Mewaspadai gerakan (intervensi) oleh pihak manapun dengan dalih apapun termasuk HAM dan Demokrasi untuk mendukung LGBT. (WAR)












