Bandung BEDAnews.com
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, DPRD Jawa barat telah melakukan pendataan jalur-jalur kereta api mati yang layak untuk diihidupkan kembali, salah satunya adalah jalur Jatinangor-Ciwidey.
Hal ini diungkapkan Wakil ketua DPRD Jawa Barat Harys Bobihoe di DPRD jawa Barat.
Dikatakan, beberapa Jalur kereta api yang sudah lama mati dinilai memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satunya adalah jalur kereta api yang menghubungkan Jatinangor-Ciwidey. Jalur kereta api yang sudah lama mati ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang adalah kesulitan membawa hasil pertanian dari ujung Ciwidey dan gunung-gunung disekitarnya, yang selama ini kesulitan dengan mobil karena biayanya besar, kalau dengan kereta api bisa lebih ekonomis.
Lebih jauh diungkapkan Kader Gerindra jabar ini, dengan reaktivasi jalur kereta api Jatinangor-Ciwidey potensi pertanian akan meningkat serta dengan adanya jalur KA tersebut pun akan mendorong potensi wisata di sekitarnya. Sebab, hadirnya kereta akan meningkatkan pergerakan manusia, bahkan reaktivasi pun akan mengatasi terjadinya kemacetan.
DPRD Jabar telah melakukan pendataan jalur-jalur kereta api mati yang layak diihidupkan kembali dengan berkunjung langsung ke lokasi, dari hasil pantauan, jalur itu harus diaktifkan kembali, namun Karena itu kewenangannya di pemerintah pusat, kita akan usulkan itu ke pemerintah pusat,
Namun diakuinya juga akan banyak persoalan yang dihadapi jika untuk mereaktivasi jalur tersebut, karena di sepanjang jalur tersebut sudah berdiri banyak bangunan dan pemukiman warga.
"Kita sudah tinjau ke lapangan beberapa waktu lalu. Di sana kan ada patok batasan, 20 meteran kiri kanan tadinya itu untuk rel. Tapi itu sudah penuh dengan rumah," katanya.
Dengan begitu, harus dilakukan pembebasan lahan di jalur kereta api tersebut. Untuk itu Pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran untuk proses pembebasan lahan tersebut.
"Kita akan minta pemerintah pusat membantu untuk pembebasan. Itu paling penting dan itu dibutuhkan oleh masyarakat dan Lahan yang akan dibebaskan itu cukup panjang karena mencapai puluhan kilometer, jangan dari APBD (Jabar), karena itu program pemerintah pusat, Dirjen Perhubungan Darat." katanya.
Peran serta pemerintah pusat sangat penting mengingat anggaran yang diperlukan untuk proses pembebasan lahan cukup besar. "Memang itu tanah negara. Tapi harus ada uang kerohiman." pungkas Bobihoe@













