Jakarta, BEDAnews.com
Pernyataan Jaksa Agung bahwa deponering kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad adalah bentuk sikap otoriter dan arogan, yang tidak menghargai kerja profesional kepolisian, apalagi aparatur Kejaksaan negeri sudah melakukan P21 terhadap kasus itu. Demikian diungkapkan Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch kepada wartawan melalui siaran pers, Minggu (14/2).
Ind Police Watch (IPW) mengingatkan Jaksa Agung bahwa syarat deponering adalah kasus tsb menyangkut kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan umum. Dalam kasus BW-Samad sama sekali tidak menyangkut kepentingan umum dan hanya menyangkut kepentingan pribadi. Jika diambil langkah deponering otomatis kasusnya ditutup dan keberadaan BW-Samad sebagai tersangka hilang.
“Tapi keduanya tetap tersandera dalam ketidakpastian hukum, tersandera apakah bersalah atau tidak. Jika kasusnya diselesaikan di pengadilan, jika keduanya memang tidak bersalah pasti akan dibebaskan. Artinya jika memang tidak bersalah kenapa takut. Selama ini, saat menjadi pimpinan KPK, kedua agresif memenjarakan koruptor tapi kenapa mereka takut masuk penjara, jika memang benar,” tambah Neta
IPW menilai apa yg dilakukan Jaksa Agung dlm kasus BW dan Samad adalah mempolitisasi persoalan hukum untuk pencitraan. Manuver Jaksa Agung ini sangat berbahaya bagi rasa keadilan public, maupun masa depan perkembangan hukum. “Inilah jadinya jika jabatan Jaksa Agung dipegang oleh politisi. Kerja profesionalnya bukan berorientasi pada penegakan hukum tapi lbh berorientasi pada kepentingan politik pencitraan,” tegasnya.
Sekali lagi IPW mengecam, sikap Jaksa Agung yang bermanuver dengan mengatakan akan mendeponering kss BW dan Samad. Bahkan mengatakan, deponering itu adalah hak prerogatifnya. Ini menunjukkan Jaksa Agung sangat otoriter dan menjadikan penegakan hukum untuk kepentingan politik dan pencitraannya.
“Sebab itu, IPW mendesak, jika Presiden melakukan reshufel kabinet, Jaksa Agung harus menjadi target pertama pergantian. Sebab, sikap Jaksa Agung ini sudah melecehkan kerja profesional Polri yang sudah bekerja keras menuntaskan kasus BW-Samad,” imbuhnya.
Lanjutnya, sikap Jaksa Agung itu juga melecehkan kinerja aparatur Kejaksaan yang sudah melakukan P21 pada kasus itu. Tragisnya, sikap Jaksa Agung itu telah membunuh kepastian hukum di negeri ini. Jika Jaksa Agung benar benar professional, seharusnya kasus BW-Samad segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan dengan cara cara hukum dan bukan dangan cara cara otoriter yang sarat arogansi kekuasaan mentang mentang yang bersangkutan sebagai Jaksa Agung, pungkasnya. (MR)












