Jakarta. BEDAnews.com
Tingkat kehidupan nelayan di Jawa Barat sampai saat ini masih berada dibawah taraf sejahtera. Sehingga diperlukan political will, adanya kemauan politik dari pemangku kebijakan untuk dapat melindungi, membina dan memberdayakan nelayan secara memadai sehingga dapat tercapai taraf kehidupan sejahtera bagi mereka.
Karena itu DPRD Jawa Barat Jabar menginisiasi raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap nelayan, yang dilaksanakan melalui panitya khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat, yang mengatur tentang klasifikasi nelayan, pemberdayaan, kaderisasi, dan lainya terkait perizinan, prasarana dan sarana produksi perikanan serta jaminan keamanan dan keselamatan.
Demikian dikatakan Ketua Pansus I DPRD Jabar Yunandar saat berkunjung ke Kementrian kelautan dan perikanan di Jakarta. Terkait dengan pembahasan RUU perlindungan nelayan yang saat ini tengah digarap DPR RI dan KKP.
Dikatakan, meski tengah dibahas secara bersamaan Raperda Perlindungan nelayan DPRD Jabar sedikit berbeda dengan RUU DPR , RUU fokus pada petambak garam dan udang sedangkan Raperda menitikberatkan pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan, serta kaderisasi bagi kalangan nelayan.
Raperda yang merupakan prakarsa DPRD ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Jabar. Karena keberadaan nelayan di Jabar saat ini minim regenerasi untuk menunjang keberlangsungan perekonomian disektor kelautan dan perikanan, yang tertjadi sebagai akibat dari kurangnya kebijakan yang mendukung terhadap keberadaan nelayan sebagai penyumbang PAD bagi pemerintah daerah.
“Sehingga tidak berlebihan raperda tersebut diinisiasi untuk memajukan kesejahteraan para nelayan di Jabar,” katanya. @













