Bandung BEDAnews.com
Panitya Khusus I DPRD provinsi Jawa Barat yang tengah mengarap perubahan perda no 1 tahun 2008 tentang Kawasan Bandung Utara mendapat masukan dari pakar hukum tata negara tentang adanya lima instrumen yang harus digerakkan secara bersama-sama untuk pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara (KBU).
Sebagaimana disarankan Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH Pakar Hukum Tata Negara dari Unpar Bandung yang menjadi nara sumber pansus I untuk mejadi masukan dalam Pembahasan Raperda Perubahan Perda yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KBU di Ruang Banmus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung,
Lima Instrumen tersebut menyangkut pertama ketentuan zonasi. Harus dipastikan bahwa daerah itu punya peraturan zonasi yang terdapat dalam RDTR (rencana detail tata ruang) atau terintegrasi dengan RDTR
Kedua, pengawasan dan pembinaan. Bentuk forum atau kelembagaan yang bisa mengawasi bagaimana pemanfaatan ruang di KBU.
Ketiga masalah perijinan. Perijinan itu diformulasikan bagaimana hubungannya ijin kabupaten/kota dengan rekomendasi provinsi atau nasional. Siapa yang harus bertangung jawab. Perijinan baik berupa rekomendasi maupun ijin dari bupati/walikota harus punya daya ikat.
Keempat, insentif dan disentif. Ini yang belum dijalankan. Tata ruang menyatakan memang kita bisa mendayagunakan, tapi operasionalnya, belum pernah diatur agak lengkap tentang insentif dan disentif.
Instrumen kelima adalah penegakkan hukum, termasuk penertiban dan sanksi.
Asep Warlan mengingatkan pansus tidak hanya memperhatikan instrument perijinan dan pengawasan saja, tapi juga di instrument insentif dan disentifnya. @h












