Bandung, BEDAnews
Sehari setelah diajukan Gubernur dalam rapat paripurna penyampaian raperda APBD perubahan TA 2012 Rabu (8/8), ternyata nilai anggaran yang diajukan pada rapat pembahasan APBD Perubahan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Jawa Barat mitra Komisi E, telah berubah jauh dari nilai anggaran yang diajukan dalam raperda kemarin sore, demikian dikemukakan Drs. Daddy Rohanady Anggota Komisi E DPRD Jabar Dari Fraksi Partai Gerindra kepada Bedanews.com.
“Pada Raperda Perubahan APBD TA 2012 kemarin, khususnya di Disorda ada perubahan penambahan Rp. 188 juta, tetapi ternyata ketika rapat tadi, angkanya menjadi Rp. 4.134 M , dan ternyata Pak Kadis barusan menyatakan sudah disepakati angkanya Rp. 4,134 M, meliputi yang baru disetujui itu Rp. 3.3 M untuk penghargaan kepada para penyandang cacat yang berprestasi,” katanya.
Komisi pada dasarnya setuju saja memberikan apresiasi untuk para penyandang cacat yang telah berjasa dengan menorehkan prestasi untuk Jawa Barat. “Apresiasinya bagus tetapi yang kita gak setuju bukan apresiasinya, ini kenapa Paripurna kan baru kemarin, masa sore ini baru saja sehari sudah berubah, kenapa tidak dimasukan saja kesini (laporan Raperda Perubahan yang disampaikan kemarin) jadikan tertib adminstrasinya jelas. Ke depan kita berharap gak perlulah yang begitu-begitu itu terjadi,” ungkap Daddy.
Kemudian ada lagi yang diusulkan berupa penghargaan bagi yang berprestasi di PON dalam bentuk uang kadedeuh, yang nilainya sekarang ini baru dicantumkan Rp. 1,275 M tapi usulannya menjadi Rp. 39,57 M, jadi ada selisih Rp. 30,5 m lebih, jadi ini yang kita sayangkan, katanya.
Padahal sudah jelas sekali seperti PON sudah bisa direncanakan, 4 tahun lalu saja sudah bisa diprediksi, mau meraih prestasi berapa emas, berapa perak sudah bisa dihitung.
Mereka tunjukkan itu, katanya sudah diusulkan di murni kemarin, cuma di TAPD di coret di murni katanya nanti aja di perubahan. Menurut kita, angkanya cukup besar Rp. 39 M – Rp. 40 M, mestinya masukan saja itu di murni, jadi di perubahan tidak menyedot anggaran begitu besar.
“Semua pada dasarnya masuk akal tetapi kenapa yang menyedot anggaran besar itu mesti di perubahan,” katanya. (hermanto)
