• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Permudah Mutasi Hakim Hingga Pelosok, PP IKAHI Gandeng PT Pos Indonesia

Permudah Mutasi Hakim Hingga Pelosok, PP IKAHI Gandeng PT Pos Indonesia

Boed by Boed
17 November 2026
in Ragam
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

​Bandung, BEDAnews – Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) resmi menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bandung, Selasa (17/11/2026).

Pada agenda yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung (MA) RI dan PT Pos Indonesia.

​Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, menjelaskan bahwa kolaborasi ini lahir dari tantangan nyata yang kerap dihadapi para hakim saat menjalani mutasi tugas. Mengingat penempatan hakim tersebar mulai dari kota besar hingga wilayah kepulauan dan perbatasan, proses pemindahan barang keluarga sering kali harus menempuh perjalanan lintas pulau hingga ribuan kilometer.

​“Pindahan bukan urusan sederhana karena menyita tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” ujar Prof. Yanto di sela-sela acara.

BeritaTerkait

Rapat Persiapan H-1 Launching Peresmian TPS Abidzar, Dipimpin Langsung Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

17 November 2026

Rapur DPRD Kab. Sukabumi Ke-28, Setujui Empat Agenda Persetujuan Bersama

17 November 2026

​Fasilitas Khusus Pindahan dan Jaminan Perlindungan 100 Persen

​Melalui PKS yang berlaku hingga 1 Desember 2028 ini, seluruh anggota IKAHI mendapatkan akses ke berbagai layanan pengiriman dokumen dan barang milik Pos Indonesia. Layanan tersebut mencakup pengiriman kilat, reguler, kargo, hingga logistik yang dilengkapi fasilitas penjemputan barang dan jaminan ganti rugi.

​Untuk kebutuhan pindahan mutasi, tersedia skema khusus berupa

Layanan Kargo: Diperuntukkan bagi barang dengan berat 10 hingga 150 kilogram dengan skema tarif yang dapat dirundingkan.

​Layanan Logistik Truk: Pengiriman langsung (door-to-door) dari lokasi asal menuju tempat tugas baru.

​Proteksi dan Pembayaran Fleksibel: Perlindungan nilai barang hingga 100 persen melalui jaminan tambahan, serta kemudahan pembayaran yang dapat dilakukan belakangan via tagihan berkala.

​Prof. Yanto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan hakim. “Kami juga akan terus berikhtiar agar seluruh biaya pindahan hakim dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” tambahnya.

​Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Muhamad Iskandar, beserta jajaran atas terjalinnya kemitraan strategis ini. Selanjutnya, PP IKAHI bersama Pengurus Daerah akan segera menyosialisasikan program ini kepada seluruh anggota, disertai pemantauan dan evaluasi rutin.

​Pesan Ketua MA: Jaga Kode Etik dan Evaluasi Pengiriman Surat Tercatat

​Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyambut baik sinergi yang saling menguntungkan antara IKAHI dan Pos Indonesia. Namun, ia berpesan agar segala bentuk kemudahan dan pelayanan yang diterima anggota IKAHI tetap berpedoman pada kode etik serta menjauhi potensi konflik kepentingan.

​Terkait Nota Kesepahaman antara MA dan PT Pos Indonesia, Prof. Sunarto menuturkan bahwa kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya, khususnya mengenai pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

​Meskipun mekanisme surat tercatat terbukti efektif menekan biaya perkara, Ketua MA memberikan lima catatan evaluasi krusial untuk peningkatan layanan ke depan, yakni:

  1. ​Akurasi data alamat dan identitas penerima.
  2. ​Kualitas serta profesionalitas petugas pengiriman di lapangan.
  3. ​Penguatan sistem informasi dan integrasi data.
  4. ​Mekanisme koordinasi yang lebih responsif.
  5. ​Evaluasi berkala terhadap kualitas layanan.

​“Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” tegas Ketua MA menutup sambutannya.

Previous Post

Pasis Sekkau Gencarkan Upaya Pencegahan Karhutla

Next Post

Pasis Sekkau Gencarkan Upaya Pencegahan Karhutla

Related Posts

Ragam

Rapat Persiapan H-1 Launching Peresmian TPS Abidzar, Dipimpin Langsung Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

17 November 2026
Ragam

Rapur DPRD Kab. Sukabumi Ke-28, Setujui Empat Agenda Persetujuan Bersama

17 November 2026
Ragam

Anggaran Fantastis Proyek Jalan TPT di Gunungsari-Cijenbar, Dinilai Kurang Pengawasan

17 November 2026
Ragam

Demi Keadilan! Perlukah Ijazah Seluruh Anggota DPR, DPRD, Menteri dan Pejabat Publik Diaudit?

17 November 2026
Ragam

Pulang dari Negeri Para Nabi, Mengapa Sumbu Kita Justru Memendek?

17 November 2026
Ragam

Akses Pantai Ancol Gratis? Pramono Anung Akan Dikenang Sepanjang Masa, Saya Akan Segera Sampaikan Konsepnya!

17 November 2026
Next Post

Pasis Sekkau Gencarkan Upaya Pencegahan Karhutla

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021