Oleh: Mayjen TNI (P) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)
JAKARTA || Bedanews.com –
*Pendahuluan*
Sejarah tidak selalu berulang dengan wajah yang sama. Namun, sejarah kerap menghadirkan pola yang patut diwaspadai: ketika sebuah kekuatan membangun jaringan tersembunyi, menguasai informasi, menembus batas kelembagaan, dan berupaya memengaruhi proses pengambilan keputusan negara dari balik layar.
Indonesia pernah mengalami salah satu babak paling kelam dalam sejarah politiknya pada 1965. Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya pertemuan antara kepentingan politik, jaringan tertutup, dan infiltrasi ke dalam lingkungan militer.
Kini, enam dekade kemudian, Indonesia dihadapkan pada perkara dugaan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yang menurut keterangan penyidik turut menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat serta tokoh masyarakat.
Saya tidak bermaksud menyamakan kedua peristiwa tersebut. Konteks sejarah, pelaku, instrumen, dan pembuktiannya berbeda. Namun, ada pelajaran strategis yang tidak boleh diabaikan: ancaman terhadap negara dapat tumbuh ketika jaringan tersembunyi memperoleh akses terhadap informasi dan kewenangan tanpa pengawasan yang memadai.
Persoalannya bukan semata-mata siapa menyadap siapa. Persoalan sesungguhnya adalah apakah instrumen negara telah disalahgunakan untuk membangun kekuatan informasi di luar kendali hukum dan konstitusi.
*Biro Khusus 1965: Ketika Jaringan Rahasia Menembus Institusi*
Dalam sejarah PKI, Biro Khusus merupakan jaringan tertutup yang dikaitkan dengan kepemimpinan D.N. Aidit dan dipimpin Sjam Kamaruzaman. Jaringan ini menjalankan fungsi pengumpulan informasi, pemeliharaan hubungan dengan sejumlah perwira, serta penggalangan di lingkungan militer.
Keberadaan Biro Khusus memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah jaringan tidak selalu ditentukan oleh jumlah massa atau kekuatan terbuka. Kemampuan membangun hubungan rahasia, memperoleh informasi internal, dan memengaruhi orang-orang yang berada di posisi strategis dapat menjadi instrumen kekuasaan tersendiri.
Inilah pelajaran yang relevan bagi kehidupan bernegara hari ini.
Institusi negara mungkin memiliki struktur organisasi yang lengkap, aturan yang tegas, dan kewenangan yang jelas. Namun, semua itu dapat kehilangan makna apabila terdapat jaringan informal yang menggunakan akses kelembagaan untuk kepentingan di luar mandatnya.
Karena itu, sejarah Biro Khusus harus dibaca sebagai peringatan tentang bahaya infiltrasi dan penyalahgunaan akses, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap jaringan tersembunyi pada masa kini merupakan pengulangan gerakan 1965.
*LIMS 2026: Ketika Teknologi dan Kewenangan Diduga Disalahgunakan*
Perkembangan perkara LIMS menjadi perhatian serius setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi penyidikan dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026.
Berdasarkan keterangan yang diberitakan, penyidik mengungkap dugaan rangkaian tindakan yang meliputi pemberian perintah, pemasukan nomor sasaran ke sistem LIMS tanpa verifikasi sebagaimana mestinya, pengambilan dan pengolahan hasil penyadapan, pelaporan secara berjenjang, hingga penghapusan data elektronik.
Penyidikan tersebut juga menyebut empat orang tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso. Seluruh dugaan peran masing-masing harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan.
Rangkaian yang dipaparkan penyidik ini memperlihatkan bahwa perkara tersebut perlu diperiksa lebih jauh daripada sekadar tindakan teknis penyadapan. Ada pertanyaan mengenai rantai komando, tata kelola akses, pengendalian informasi, pertanggungjawaban, dan kemungkinan penggunaan hasil penyadapan di luar kepentingan penegakan hukum.
LIMS pada dasarnya merupakan instrumen teknologi yang dapat mendukung penegakan hukum. Penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum merupakan bagian dari instrumen penegakan hukum yang sah.
Namun, ketika instrumen tersebut diduga digunakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang diwajibkan, dan untuk kepentingan di luar mandat institusi, persoalannya berubah menjadi persoalan serius mengenai integritas negara.
Teknologi yang semestinya melindungi negara tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk mengawasi, mengendalikan, atau menekan negara itu sendiri.
*Dari Penyadapan ke Perang Informasi: Ancaman yang Tidak Boleh Diremehkan*
Sebagai seorang prajurit yang pernah bertugas di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional, saya memahami bahwa informasi merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan suatu operasi.
Dalam doktrin pertahanan modern, informasi bukan sekadar bahan pendukung. Informasi merupakan sumber keunggulan strategis.
Pihak yang menguasai informasi dapat membaca pola komunikasi, memahami hubungan antarpengambil keputusan, mengenali kerentanan, dan memperkirakan langkah strategis pihak lain.
Karena itu, apabila penyadapan ilegal dilakukan secara terorganisasi dan hasilnya disalahgunakan, risikonya dapat berkembang melalui beberapa tahapan.
*Pertama,* pencurian informasi strategis.
Komunikasi, agenda, dan pembicaraan penting dapat diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.
*Kedua,* manipulasi informasi dan disinformasi.
Informasi yang diperoleh secara ilegal dapat dipotong, dipelintir, atau disebarkan untuk merusak kepercayaan di antara pejabat negara dan masyarakat.
*Ketiga,* sabotase sistem dan pengambilan keputusan.
Informasi sensitif dapat digunakan untuk mengganggu koordinasi, merusak sistem komunikasi, atau menghambat pelaksanaan kebijakan strategis.
*Keempat,* gangguan terhadap infrastruktur dan logistik.
Apabila akses terhadap sistem digital berkembang menjadi serangan terhadap jaringan energi, transportasi, komunikasi, dan distribusi kebutuhan masyarakat, dampaknya dapat menyentuh ketahanan nasional secara langsung.
Saya tidak menyatakan bahwa seluruh tahapan tersebut telah terjadi dalam perkara LIMS. Ini merupakan spektrum risiko yang harus diantisipasi berdasarkan perspektif pertahanan dan keamanan nasional.
Dalam perkembangan perang multidomain, ancaman tidak selalu diawali dengan pengerahan pasukan atau penggunaan senjata. Ancaman dapat dimulai dari penguasaan informasi, penetrasi jaringan, manipulasi persepsi, dan gangguan terhadap sistem strategis.
Inilah alasan mengapa penyalahgunaan teknologi intersepsi tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal kelembagaan semata.
*Presiden, Institusi Negara, dan Batas Kewenangan*
Ada prinsip konstitusional yang harus kita jaga bersama: Presiden dapat dikritik, diawasi, dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Tidak ada pejabat negara yang kebal terhadap kritik maupun proses hukum.
Namun, kritik politik berbeda dengan penyadapan ilegal. Pengawasan konstitusional berbeda dengan operasi intelijen tanpa dasar hukum. Kebebasan berpendapat berbeda dengan penggunaan informasi hasil pelanggaran hukum untuk memengaruhi proses pemerintahan.
Apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran privasi seorang kepala negara.
Presiden merupakan pemegang mandat konstitusional dan pusat pengambilan keputusan pemerintahan. Komunikasi strategis Presiden berkaitan dengan kepentingan nasional, hubungan antarlembaga, keamanan, diplomasi, serta arah kebijakan negara.
Karena itu, pengamanan komunikasi Presiden bukan hanya urusan protokoler atau keamanan pribadi. Ia merupakan bagian dari perlindungan terhadap proses pengambilan keputusan negara.
Namun, kita juga harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan.
Dugaan penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana penggulingan pemerintahan. Untuk menyatakan adanya makar atau operasi politik yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah, harus ada bukti mengenai unsur perbuatan, niat, hubungan antarpelaku, dan tujuan yang relevan menurut hukum.
Negara hukum tidak boleh mengganti pembuktian dengan prasangka. Bahkan dalam perkara yang menyentuh kepala negara sekalipun.
*Membuka Seluruh Mata Rantai: Tidak Boleh Berhenti pada Pelaksana*
Salah satu aspek paling penting dalam perkara ini adalah mengungkap seluruh mata rantai pertanggungjawaban.
Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang memasukkan sasaran ke dalam sistem? Siapa yang mengakses dan mengolah hasil penyadapan? Kepada siapa informasi disampaikan? Untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan? Apakah ada pihak lain yang menerima, menyimpan, atau memanfaatkan hasilnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyidikan yang profesional dan pembuktian yang dapat diuji.
Pernyataan Ahrie Sonta mengenai kesediaannya untuk kooperatif juga harus ditempatkan dalam koridor hukum. Kesediaan memberikan keterangan tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus justice collaborator. Status tersebut harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Saya berpendapat, perkara ini tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaksana teknis. Jika memang ditemukan struktur komando dan penyalahgunaan kewenangan, seluruh mata rantainya harus diungkap berdasarkan bukti.
Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, kedekatan, maupun pengaruh politik.
Namun, tidak boleh pula ada penghukuman berdasarkan opini publik.
Bukti harus berbicara. Hukum harus bekerja. Dan setiap orang harus memperoleh hak atas proses peradilan yang adil.
*Penutup*
Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan sejarah. Tetapi menghindari pengulangan sejarah bukan berarti membangun kecurigaan tanpa batas atau menjadikan setiap persoalan politik sebagai ancaman makar.
Justru, pelajaran paling berharga dari sejarah adalah pentingnya membangun institusi yang kuat, profesional, disiplin, dan tunduk pada konstitusi.
Perkara LIMS harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan, pengawasan teknologi intelijen, keamanan informasi strategis, serta mekanisme pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sistem sensitif negara.
Kita membutuhkan sistem pengawasan yang independen, pencatatan akses yang tidak dapat dimanipulasi, audit digital yang berkala, serta mekanisme pertanggungjawaban yang menjangkau setiap jenjang kewenangan.
Tidak boleh ada negara di dalam negara. Tidak boleh ada kekuasaan informal yang berdiri di atas hukum. Dan tidak boleh ada instrumen negara yang digunakan untuk kepentingan kelompok atau perseorangan.
Bagi saya, persoalan LIMS bukan semata-mata siapa menyadap siapa. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: siapa mengendalikan informasi strategis negara, atas dasar kewenangan apa, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya?
Pertanyaan itulah yang harus dijawab secara tuntas.
Biro Khusus 1965 merupakan bagian dari sejarah yang harus dipelajari. Perkara LIMS 2026 merupakan persoalan hukum dan kelembagaan yang harus diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi pelajaran tentang bahaya jaringan tersembunyi dan penyalahgunaan akses tidak boleh diabaikan.
*Negara yang kuat bukan negara yang membiarkan kekuasaan bekerja tanpa batas, melainkan negara yang mampu mengendalikan setiap kewenangan melalui hukum, pengawasan, dan tanggung jawab.*
Pada akhirnya, kedaulatan bukan hanya soal menjaga wilayah dari ancaman luar. Kedaulatan juga berarti memastikan bahwa tidak ada kekuatan di dalam institusi negara yang dapat bekerja melampaui hukum dan konstitusi.
*Jangan biarkan negara menjadi tawanan jaringannya sendiri.*
Indonesia harus tetap berdiri tegak: berdaulat dalam keputusan, kuat dalam institusi, dan bermartabat dalam penegakan hukum.
Jaga Indonesia. Jaga konstitusi. Tegakkan hukum. Pertahankan kedaulatan negara. ***
Bogor , November 2026
