Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Di era digital yang bergerak serba cepat, privasi sering kali diibaratkan sebagai benteng terakhir martabat manusia. Namun, apa yang terjadi ketika benteng suci itu justru dihancurkan dari dalam oleh mereka yang digaji untuk melindunginya? Publik tanah air beberapa waktu terakhir dikejutkan oleh pengungkapan skandal besar di tubuh institusi penegak hukum, tatkala rantai komando tingkat tinggi terseret dalam pusaran penyadapan ilegal (illegal tapping) yang diduga menyasar kepala negara, pejabat tinggi, hingga elemen masyarakat sipil. Nama Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah perwira menengah dan tinggi (Pamen dan Pati) lingkaran dekatnya disebut-sebut sebagai aktor intelektual sekaligus end user dari operasi senyap tersebut.
Secara sosiologis dan tata kelola negara, kasus ini membuka kotak pandora tentang bagaimana kekuasaan absolut tanpa pengawasan ketat (checks and balances) berpotensi menjelma menjadi monster birokrasi. Dalam literatur sosiologi kekuasaan, Max Weber pernah mengingatkan dalam eseinya Politik sebagai Panggilan Hidup (terjemahan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 62) bahwa instrumen negara yang rasional dan birokratis—termasuk teknologi pengawasan termutakhir—sangat rentan disalahgunakan oleh faksi-faksi tertentu untuk melanggengkan kepentingan sempit, alih-alih melayani kepentingan publik. Ketika sistem penyadapan resmi negara yang seharusnya tunduk pada prosedur hukum yang ketat justru dibelokkan menjadi jalur “atensi” tanpa dasar hukum yang sah, di situlah hukum telah kehilangan ruh moralnya.
Keterlibatan lingkaran elite kepolisian ini—mulai dari posisi pimpinan tertinggi sebagai penerima akhir (end user) informasi hingga rantai komando di bawahnya—mencerminkan apa yang dianalisis oleh sosiolog hukum Satjipto Rahardjo dalam bukunya Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 140). Satjipto kerap menekankan bahwa peraturan tertulis dan SOP secanggih apa pun akan lumpuh apabila mentalitas aparat penegak hukum terjebak dalam budaya paternalistik yang feodal. Perintah atasan, meskipun melanggar konstitusi dan mencederai hak privasi warga negara, kerap kali dieksekusi tanpa nalar kritis demi menjaga loyalitas buta. Akibatnya, teknologi pengawasan canggih berkedok pengamanan negara justru berbalik arah menjadi alat intimidasi politik dan pembungkaman suara kritis di akar rumput.
Lebih dari sekadar pelanggaran prosedur teknis, skandal ini menyentuh sendi-sendi paling fundamental dari demokrasi kita: kepercayaan publik. Ketika rakyat menyadari bahwa ruang percakapan privat kepala negara sekalipun tidak luput dari intai, timbul pertanyaan besar mengenai rasa aman masyarakat biasa. Sosiolog politik Arief Budiman dalam karyanya Kebebasan, Negara, dan Pembangunan (Jakarta: Pustaka Utama, 1996, hlm. 85) pernah menggarisbawahi bahwa legitimasi sebuah rezim atau institusi penegak hukum runtuh bukan sekadar karena krisis ekonomi, melainkan ketika rasa takut merayap kembali ke dalam benak warga akibat cengkeraman mata-mata negara yang melampaui batas kewenangan konstitusional.
Pembersihan dan pengusutan tuntas yang kini sedang berjalan di tubuh Polri harus dibaca sebagai momentum pemurnian institusi secara menyeluruh. Penegakan hukum yang transparan tanpa pandang bulu—sebagaimana didorong oleh berbagai elemen masyarakat sipil dan lembaga pengawas—adalah harga mati. Sebab, jika institusi pelindung hukum dibiarkan menjadi pelaku pelanggaran hukum itu sendiri, maka yang tersisa di hadapan rakyat bukanlah negara hukum (rule of law), melainkan negara ketakutan (rule by terror). Masa depan demokrasi kita menuntut agar setiap jengkal kewenangan negara harus selalu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstitusi dan nurani rakyat.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
