Oleh: Mayjen TNI (P) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)
JAKARTA || Bedanews.com –
*Pendahuluan*
Ada peristiwa yang pada mulanya tampak sebagai perkara hukum biasa, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan yang jauh lebih besar. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satunya.
Pernyataan Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, mengenai kesediaannya bersikap kooperatif dan membantu penyidik mengungkap perkara ini patut dicermati. Namun, kesediaan memberikan keterangan tentu tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pengakuan, apalagi sebagai bukti keterlibatan pihak lain.
Justru di sinilah arti penting proses penyidikan yang profesional. Keterangan setiap pihak harus diuji, bukti harus dibuka, dan seluruh rangkaian peristiwa harus direkonstruksi secara objektif.
