Jakarta, BEDAnews – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi melampaui target nasional dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Hingga 10 November 2026, realisasi penetapan LP2B secara nasional tercatat mencapai 87,98 persen, atau surplus 0,98 persen dari batas minimal yang ditetapkan sebesar 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
”Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat—dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan, sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ujar Nusron.
Dukungan Pemda dan Tiga Provinsi Catatan Khusus
Keberhasilan melampaui target ini tidak lepas dari akselerasi kesepakatan di tingkat daerah. Kementerian ATR/BPN mencatat, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) LP2B, sementara 300 kabupaten/kota lainnya sudah merampungkan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Ditjen Tata Ruang. Selain itu, sebanyak 60 kabupaten/kota sisanya tengah berada dalam tahap finalisasi berita acara kesepakatan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski secara agregat nasional sudah melampaui target, Nusron mengakui masih ada tiga provinsi yang realisasinya berada di bawah angka minimal 87 persen, yakni Riau (76,24 persen), Papua (78,02 persen), dan Banten (84,73 persen).
Menurut Nusron, kondisi geografis dan karakter wilayah membuat ketiga provinsi tersebut sulit ditingkatkan lagi capaiannya. “Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten yakni Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95 persen, agregat provinsinya masih di bawah target nasional,” jelasnya.
Integrasi RTRW dan Sinkronisasi Peta
Untuk memastikan lahan pertanian yang telah ditetapkan tidak beralih fungsi, pemerintah telah menyiapkan payung hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pasal 81 dalam regulasi tersebut mengizinkan pemerintah daerah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus lima tahunan.
”Pekerjaan selanjutnya adalah memastikan LP2B yang telah ditetapkan pemerintah daerah segera masuk ke dalam revisi RTRW agar tidak terjadi alih fungsi lahan lagi,” tegas Nusron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, selaku pimpinan rapat menyetujui sekaligus mengesahkan capaian akhir LP2B nasional di angka 87,98 persen. Ia juga menekankan pentingnya penyatuan data spasial ke depannya.
”Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tetapi kita sepakati saja angka ini. Selain itu, kita juga sepakat untuk melakukan sinkronisasi antara LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu peta terpadu,” kata Zulkifli Hasan.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar. Mendampingi Menteri ATR/BPN dalam pertemuan ini, hadir Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana serta Plh. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
