Oleh: Agung Nugroho (Direktur Jakarta Institute)
JAKARTA || Bedanews.com – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Persoalan yang semula berkutat pada dokumen pendidikan itu kini merembet ke ranah hukum dan politik. Setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA), sejumlah anggota DPR mulai membicarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa, Gibran tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara tersebut. Alasannya, Gibran bukan pihak yang menjadi tergugat intervensi dalam proses persidangan.
Pihak yang menjadi tergugat adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menerbitkan surat penyetaraan. Dengan posisi tersebut, hak untuk menempuh upaya hukum berada pada pihak yang menjadi bagian dari perkara, bukan pada setiap orang yang merasa berkepentingan terhadap hasil putusan.
Yusril juga menyampaikan bahwa, kementerian tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi. Artinya, ruang untuk memperpanjang proses hukum melalui PK tidak sesederhana yang dibayangkan.
Dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, PK memang memiliki persyaratan dan batas waktu tertentu. Tidak semua pihak dapat mengajukannya. Ada ketentuan mengenai kedudukan hukum, alasan pengajuan, serta tenggat waktu yang harus dipenuhi.
*Dari Persoalan Hukum ke Mekanisme Konstitusional DPR*
Di tengah perkembangan tersebut, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR mulai mengemuka. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut, lebih dari sepuluh anggota fraksinya telah menandatangani usulan HMP. Ia juga menyampaikan adanya dukungan dari anggota fraksi lain.
Ketua DPR RI, Puan Maharani membenarkan bahwa, pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai wacana tersebut. Ia meminta agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi.
HMP bukan tindakan di luar konstitusi. Hak tersebut merupakan salah satu instrumen kelembagaan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Pelaksanaannya tentu harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa polemik ijazah Gibran tidak lagi berhenti pada perdebatan dokumen pendidikan. Persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu yang menyita perhatian lembaga negara dan masyarakat luas.
*Sudahlah, Gibran Lebih Baik Mundur Saja*
Pada titik ini, Gibran seharusnya menyadari bahwa, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar soal menduduki kursi kekuasaan. Ada tanggung jawab besar yang melekat di dalamnya, termasuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan dapat bekerja tanpa terus dibebani kontroversi.
Polemik yang tak kunjung selesai ini telah menyita perhatian publik. Bahkan, kini berkembang menjadi pembahasan di lembaga legislatif melalui mekanisme konstitusional. Situasi seperti ini tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Rakyat tidak seharusnya terus-menerus disuguhi polemik yang berpusat pada jabatan seorang wakil presiden. Ada persoalan yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan pemerintah: lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesenjangan sosial.
Jabatan Wakil Presiden bukan tempat untuk mempertahankan kepentingan politik pribadi. Ketika kontroversi yang melekat pada seorang pejabat terus membebani ruang publik dan mengalihkan perhatian dari persoalan rakyat, mundur adalah sikap yang semestinya diambil.
Gibran tidak perlu menunggu sampai seluruh energi politik habis untuk memperdebatkan persoalan yang sama. Jangan biarkan rakyat terus menanggung beban dari polemik yang tidak kunjung selesai. ***
