KOTA TEGAL || Bedanews.com – Pemulihan penyalahguna narkotika tidak boleh berhenti ketika seseorang menyelesaikan program rehabilitasi. Tanpa kesempatan bekerja, keterampilan dan penerimaan sosial, mereka berisiko kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang berlangsung di Riez Palace Hotel, Kota Tegal, Senin (9/11/2026).
Mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas Klien Mewujudkan Jawa Tengah Zero Prevalensi Tahun 2045 Wilayah Eks-Karisidenan Pekalongan”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi ketenagakerjaan, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pemulihan dan pemberdayaan klien rehabilitasi.
Kegiatan ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, meliputi unsur pimpinan daerah, jajaran BNN Kabupaten/Kota, aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan, perangkat daerah dari sektor sosial, ketenagakerjaan, kesehatan dan Kesbangpol, serta jajaran lembaga pemasyarakatan dan pemasyarakatan.
Turut hadir perwakilan dunia usaha dan organisasi seperti PT. Asaputex, PT. Dongchai, PT. Tong Tji, PT. Tengfei Glory Indonesia, Griya Batik, APINDO, HIPMI dan OISCA Brebes, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga rehabilitasi, BAZNAS, perwakilan IBM, Duta Anti Narkoba, serta unsur terkait lainnya di wilayah Eks-Karisidenan Pekalongan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E, M.M. Rangkaian pembukaan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Anti Narkotika, pembacaan do’a, serta penyematan selendang oleh Wali Kota Tegal kepada Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah sebagai bagian dari prosesi pembukaan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BNNP Jawa Tengah atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut di Kota Tegal. Ia menegaskan bahwa, perang melawan narkotika bukan semata-mata urusan BNN dan kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda, meretakkan ketahanan keluarga, serta menghambat pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga, lingkungan pendidikan, dunia pergaulan, hingga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi sangat penting.
“Jangan sampai anak-anak muda kita terjerat narkoba. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, jangan menunggu permasalahan terjadi baru kita melakukan kegiatan. Seluruh pemangku kebijakan harus berjalan beriringan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Dedy Yon.
Ia juga menyoroti perkembangan penggunaan vape atau rokok elektrik yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait potensi penyalahgunaannya sebagai media konsumsi zat berbahaya dan narkotika. Pemerintah Kota Tegal menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya P4GN, termasuk mendorong penindakan tegas terhadap produsen dan bandar narkotika.
Sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kemitraan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan sertifikat penghargaan kepada Wali Kota Tegal oleh Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah. Penghargaan juga diberikan kepada UPT Balai Latihan Kerja (BLK) dan PT Asaputex atas dukungan terhadap upaya pemberdayaan dan produktivitas klien.
Komitmen kolaborasi tersebut semakin diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNN Kabupaten Tegal dengan PT. Asaputex, Riez Palace Hotel dan Mr. J Suite. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan dunia usaha terhadap program P4GN, khususnya dalam membuka ruang pemberdayaan dan kesempatan produktif bagi klien rehabilitasi.
Memasuki sesi pemaparan materi, Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, M.M, menegaskan bahwa, penanggulangan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika tetap menjadi bagian penting, tetapi upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Dalam paparannya bertajuk kebijakan Kepala BNNP Jawa Tengah dalam mendukung produktivitas klien menuju Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045, Edi Swasono mengungkapkan bahwa, berdasarkan data penelitian tahun 2025 yang disampaikan dalam forum tersebut, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Sementara itu, prevalensi di Jawa Tengah tercatat sebesar 1,3 persen atau sekitar 195.000 jiwa.
“Angka tersebut menjadi pengingat bahwa upaya mewujudkan Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045 membutuhkan strategi yang lebih kuat dan kolaborasi berkelanjutan. BNNP Jawa Tengah mendorong penguatan tiga pendekatan utama penanggulangan narkotika, yakni supply reduction, demand reduction, dan harm reduction. Ketiganya harus diwujudkan melalui pemberantasan jaringan narkotika, pencegahan penyalahgunaan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan layanan rehabilitasi,” terangnya.
Beliau juga mengingatkan bahwa, salah satu perhatian utama adalah memastikan klien rehabilitasi tidak kembali terjerumus setelah menjalani pemulihan. Rehabilitasi bukan hukuman. Klien yang membutuhkan pemulihan harus mendapatkan layanan yang tepat, pendampingan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif. Klien tidak cukup hanya dinyatakan pulih, tetapi juga perlu dibekali keterampilan, kepercayaan diri, kesempatan bekerja dan kemampuan membangun kehidupan yang mandiri.
“Persoalannya, pemulihan kerap menghadapi tantangan di luar aspek medis, antara lain stigma sosial, diskriminasi, keterbatasan akses pekerjaan, serta belum optimalnya dukungan lingkungan. Karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak cukup hanya diukur dari aspek kesembuhan, tetapi juga dari kemampuan klien untuk kembali berfungsi di tengah keluarga, masyarakat dan dunia kerja. Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BNN, pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat. Kami berharap klien yang telah menjalani pemulihan tidak hanya terbebas dari ketergantungan narkotika, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan kembali berkontribusi bagi masyarakat,” harapnya.
Perspektif tersebut diperkuat oleh narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dra. Dwi Ari Astuti, M.M, yang memaparkan materi mengenai regulasi dunia kerja dan produktivitas bagi penyalahguna narkotika menuju Jawa Tengah Zero Prevalensi.
Ia menjelaskan bahwa, sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pemulihan melalui peningkatan keterampilan dan akses ekonomi bagi klien rehabilitasi. Disnakertrans dapat mengambil peran melalui fasilitasi pelatihan kerja, peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, penyediaan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pengembangan kewirausahaan.
“Dunia usaha juga diharapkan tidak sekadar menjadi penyedia lapangan pekerjaan, tetapi turut mengambil bagian dalam proses reintegrasi sosial melalui kesempatan magang, praktik kerja, seleksi tenaga kerja berdasarkan kompetensi, serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR),” harapnya.
Dwi Ari Astuti juga menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap klien yang telah menjalani rehabilitasi. Masa lalu seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup kesempatan kerja. Mereka tetap memiliki hak untuk berkembang, meningkatkan kompetensi, dan membuktikan kemampuan melalui kesempatan yang setara.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemulihan yang berkelanjutan. BNNP/BNNK, pemerintah daerah, Disnakertrans, Balai Latihan Kerja, lembaga pelatihan, perusahaan, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing,” tegasnya.
Setelah pemaparan ketiga narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin moderator. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, tantangan, serta potensi kerja sama dalam meningkatkan produktivitas klien rehabilitasi. Forum kemudian ditutup dengan pembacaan kesimpulan sebagai bahan penguatan tindak lanjut dan rencana aksi lintas sektor.
Melalui forum koordinasi ini, para pemangku kepentingan didorong menyusun rencana aksi mulai dari pendataan klien, identifikasi minat dan kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, fasilitasi magang dan penempatan kerja, hingga pendampingan setelah klien memasuki dunia kerja atau menjalankan usaha mandiri.
BNNP Jawa Tengah berharap, rakor ini tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan dan komitmen di atas kertas. Setiap instansi diharapkan memiliki kontribusi, sasaran, penanggung jawab, serta langkah nyata yang dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
Sebab, perang melawan narkotika tidak cukup hanya dengan menangkap bandar dan mengungkap jaringan peredaran gelap. Masyarakat harus dilindungi, penyalahguna harus dipulihkan dan mereka yang telah berjuang untuk pulih harus diberi kesempatan membangun kembali kehidupannya. Pulih, Terampil, Produktif, Mandiri. Bersama Cegah Narkoba, Wujudkan Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045! (Red).
