JAKARTA || Bedanews.com — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, melakukan fasilitasi dan konsultasi kepada Pemerintah Kota Salatiga terkait rencana perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, Selasa (15/9).
Fasilitasi ini dilakukan untuk memastikan perubahan kelembagaan perangkat daerah tidak menimbulkan ketidaksinkronan antara struktur organisasi, pembagian urusan dan kewenangan, dokumen perencanaan, nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan, serta penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
