JAKARTA || Bedanews.com – Perubahan UUD 1945 perlu dikritisi secara serius, terutama ketika kita melihat semakin kuatnya kecenderungan politik dinasti di Indonesia.
Persoalan yang jauh lebih fundamental adalah desain sistem ketatanegaraan yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan politik dan reproduksi kekuasaan melalui jejaring keluarga, partai, oligarki dan institusi negara.
1. Amandemen mengubah arsitektur kekuasaan secara mendasar
UUD 1945 sebelum perubahan menempatkan MPR sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya.
Setelah perubahan, konstruksi tersebut berubah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan dibatasi, tetapi pada saat yang sama sistem politik berkembang menjadi sangat personalis dan elektoral.
Page 1 of 9
