Bandung || BEDAnews.com – Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dengan Penganggaran Tahun Jamak (multiyears).
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan dua fasilitas strategis milik Pemerintah Kota Bandung memiliki landasan hukum yang kuat, perencanaan yang matang, serta mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperdalam substansi Raperda, Pansus 17 menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung.
Rapat tersebut melibatkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, Inspektorat Kota Bandung, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar), Dinas Kesehatan Kota Bandung, RSUD Kota Bandung, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, serta Tim Penyusun Naskah Akademik.
Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung, drg. Maya Himawati, Sp.Orto, didampingi Wakil Ketua Pansus 17, H. Sutaya, S.H., M.H.
Turut hadir anggota Pansus 17, yakni H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., drg. Susi Sulastri, H. Deni Nursani, S.Pd.I., Asep Robin, S.H., M.H., H. Rizal Khairul, M.Si., Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., Sendi Lukmanulhakim, S.H., Dudy Himawan, S.H., dan Christian Julianto Budiman.
Pansus Pastikan Skema Multiyears Memiliki Dasar Hukum
Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung, Maya Himawati, mengatakan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung merupakan proyek strategis yang membutuhkan persiapan secara menyeluruh.
Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian Pansus adalah landasan hukum pelaksanaan pembangunan dengan skema penganggaran tahun jamak.
Menurut Maya, skema multiyears membutuhkan kepastian dari sisi regulasi, administrasi, perencanaan maupun pembiayaan. Karena itu, seluruh ketentuan dalam Raperda harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan dalam tahap pelaksanaan pembangunan.
“Pembahasan Raperda ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan yang menggunakan skema penganggaran tahun jamak telah memenuhi aspek yuridis, administratif, dan teknis. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
Pansus 17 juga mendalami kesiapan perencanaan pembangunan, mekanisme pembiayaan, serta sinkronisasi Raperda dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Libatkan Banyak Pihak untuk Sempurnakan Raperda
Pembahasan Raperda dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak karena pembangunan kedua gedung tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Dari sisi pemerintahan, pembangunan Gedung Inspektorat berkaitan erat dengan penguatan fungsi pengawasan internal. Sementara pembangunan RSUD memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, masukan dari Inspektorat, Dinas Kesehatan, RSUD, perangkat daerah teknis, TAPD, Biro Hukum Pemprov Jawa Barat, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, hingga Tim Penyusun Naskah Akademik menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan regulasi.
Pansus 17 ingin memastikan setiap aspek yang berkaitan dengan pembangunan telah mendapatkan dasar hukum dan perencanaan yang memadai sebelum proyek dilaksanakan.
Seluruh masukan yang diperoleh dalam rapat kerja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan substansi Raperda.
Gedung Inspektorat Dukung Pengawasan Pemerintah Daerah
Maya menjelaskan, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah bukan semata-mata proyek pembangunan fasilitas perkantoran.
Keberadaan gedung yang representatif diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal Pemerintah Kota Bandung.
Penguatan fasilitas tersebut menjadi penting seiring dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, fungsi pengawasan internal diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pembangunan RSUD Jadi Bagian Penguatan Pelayanan Kesehatan
Sementara itu, pembangunan RSUD Kota Bandung diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Maya menilai fasilitas kesehatan yang representatif merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan publik.
Karena pembangunan RSUD dilakukan dengan skema penganggaran tahun jamak, aspek kesinambungan pembiayaan juga menjadi perhatian Pansus.
Pemerintah daerah perlu memastikan setiap tahapan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan kemampuan anggaran daerah sehingga proyek tidak terhenti di tengah jalan.
Selain pembangunan fisik, kesiapan operasional dan keberlanjutan pelayanan kesehatan juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan secara matang.
Dengan demikian, pembangunan RSUD tidak hanya menghasilkan gedung baru, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan mutu layanan kesehatan yang diterima masyarakat Kota Bandung.
Pansus Dorong Regulasi Komprehensif dan Implementatif
Dalam pembahasan tersebut, Pansus 17 tidak hanya melihat aspek pembangunan fisik, tetapi juga memastikan Raperda dapat diterapkan secara efektif setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek multiyears, sekaligus memberikan kejelasan mengenai perencanaan, pembiayaan, tahapan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Maya menegaskan, seluruh aspek tersebut perlu diselaraskan agar tidak terjadi persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
Karena itu, Pansus terus menghimpun masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah terkait, serta Tim Penyusun Naskah Akademik untuk memastikan Raperda memiliki substansi yang komprehensif.
Hasil pembahasan nantinya diharapkan menjadi regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan.
DPRD Kawal Pembangunan agar Tepat Sasaran
DPRD Kota Bandung berharap pembahasan Raperda dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung memiliki dasar hukum yang kuat.
Pansus 17 juga menempatkan kepastian hukum, akuntabilitas, ketepatan perencanaan dan keberlanjutan pembiayaan sebagai bagian penting dalam proses pembahasan.
Dengan regulasi yang kuat, Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat melaksanakan pembangunan kedua fasilitas strategis tersebut secara lebih terukur dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, pembangunan Gedung Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola dan pengawasan pemerintahan, sedangkan pembangunan RSUD Kota Bandung diharapkan meningkatkan kualitas serta kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pansus 17 DPRD Kota Bandung memastikan proses pembahasan akan terus dikawal agar Raperda yang dihasilkan benar-benar menjadi fondasi hukum yang kuat bagi pembangunan dua fasilitas pelayanan publik tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. *red
