Bandung || BEDAnews.com – Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung mendorong perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
Raperda tersebut diharapkan tidak sekadar menggantikan atau memperbarui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018, tetapi menjadi landasan perubahan sistem pengelolaan sampah Kota Bandung secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menilai persoalan sampah di Kota Bandung sudah membutuhkan perubahan paradigma. Menurutnya, pola lama yang hanya mengandalkan pengumpulan, pengangkutan, kemudian pembuangan ke tempat pemrosesan akhir tidak lagi cukup untuk menghadapi volume sampah yang terus dihasilkan masyarakat.
Berdasarkan Naskah Akademik yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, timbulan sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.508 ton per hari berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025.
Di sisi lain, kapasitas pengolahan sampah masih terbatas dan ketergantungan terhadap TPA Sarimukti masih cukup tinggi.
“Bandung tidak bisa terus menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan pola kumpul, angkut, lalu buang. Paradigma itu harus kita ubah. Sampah harus dikurangi dan dipilah sejak dari sumber, kemudian diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga yang berakhir di TPA benar-benar hanya residu,” ujar Andri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem baru yang mampu mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, bukan sekadar memperbesar kapasitas pengangkutan dan pembuangan.
Pemilahan Sampah dari Sumber Jadi Kunci
Pansus 16 menilai pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber harus menjadi salah satu fondasi utama dalam Raperda baru.
Artinya, rumah tangga, kawasan usaha, perkantoran, fasilitas publik, pusat perdagangan, restoran, hingga berbagai sumber penghasil sampah lainnya perlu memiliki peran dalam mengurangi dan mengelola sampah yang dihasilkan.
Namun, kewajiban tersebut harus diikuti kesiapan sistem dari pemerintah.
Andri mengingatkan, jangan sampai masyarakat telah menjalankan pemilahan sampah dari rumah, tetapi pada tahap pengangkutan sampah kembali dicampur. Kondisi seperti itu justru dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dibangun pemerintah.
“Jangan sampai Perdanya bagus, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Kalau masyarakat diwajibkan memilah sampah, pemerintah juga harus memastikan sistem pengangkutannya, fasilitas pengolahannya, SDM-nya dan infrastrukturnya siap. Jangan sampai warga sudah memilah, kemudian sampahnya dicampur kembali saat diangkut,” tegasnya.
Karena itu, setiap norma dalam Raperda perlu diuji dari berbagai aspek, mulai dari kewenangan pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan pembiayaan, infrastruktur, efektivitas pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Dengan demikian, aturan yang ditetapkan nantinya tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan di lapangan.
Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Solusi
Pansus 16 juga mendorong perubahan posisi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah.
Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang menerima kewajiban membuang atau memilah sampah. Sebaliknya, warga harus menjadi bagian utama dari solusi persoalan persampahan.
Perubahan perilaku tersebut membutuhkan edukasi yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, memperkuat keberadaan bank sampah, memberikan insentif maupun disinsentif, serta menerapkan penegakan hukum secara proporsional.
“Kita ingin membangun budaya baru pengelolaan sampah. Masyarakat bukan sekadar objek yang diminta membuang sampah dengan benar, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Pemerintah pada saat yang sama wajib menyiapkan sistem yang membuat masyarakat mampu menjalankan kewajibannya,” kata Andri.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui imbauan. Pemerintah harus menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat menjalankan kebiasaan baru tersebut secara mudah, konsisten, dan berkelanjutan.
Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator Dikaji
Dalam pembahasan Raperda, Pansus 16 juga akan mendalami konsep pemisahan fungsi regulator dan operator sebagaimana ditawarkan dalam Naskah Akademik.
Dalam konsep tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dapat lebih difokuskan pada fungsi regulasi, perencanaan, pembinaan, serta pengawasan.
Sementara itu, fungsi operasional pengelolaan sampah dapat diperkuat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Andri mengatakan konsep tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah maupun lembaga pelaksana.
Pembagian tugas harus dibuat secara jelas sehingga setiap tahapan pengelolaan sampah memiliki pihak yang bertanggung jawab, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga penanganan residu.
Kejelasan kelembagaan dinilai penting karena sistem pengelolaan sampah tidak akan berjalan efektif apabila tanggung jawab antarpihak tidak memiliki batas yang tegas.
Sampah Jangan Lagi Dipandang Sebagai Beban
Selain membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu, Pansus 16 juga mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah.
Sampah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai beban yang harus dibuang, tetapi juga dapat menjadi sumber daya melalui penerapan konsep ekonomi sirkular.
Konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pengurangan sampah, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan sampah organik, pengembangan pasar material daur ulang, hingga pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan Kota Bandung.
Dengan pendekatan tersebut, sampah yang dihasilkan masyarakat dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke TPA.
Namun, penerapan ekonomi sirkular membutuhkan ekosistem yang mendukung. Karena itu, pemerintah perlu mendorong keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, produsen, komunitas lingkungan, hingga pengelola kawasan.
Pembiayaan Harus Adil dan Berkelanjutan
Aspek pembiayaan juga menjadi salah satu perhatian Pansus 16 dalam penyusunan Raperda.
Sumber pembiayaan pengelolaan sampah dapat berasal dari APBD, retribusi, bantuan pemerintah, kerja sama, maupun berbagai skema pembiayaan inovatif.
Namun, Andri menegaskan bahwa pembiayaan harus mempertimbangkan prinsip keadilan.
“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik dan tetap terjangkau. Pada saat yang sama, pihak yang menghasilkan timbulan dan dampak sampah lebih besar harus didorong memberikan kontribusi yang lebih proporsional,” jelasnya.
Dengan prinsip tersebut, beban pembiayaan pengelolaan sampah tidak sepenuhnya berada di pemerintah maupun masyarakat, tetapi dapat dibagi secara proporsional berdasarkan peran dan besarnya timbulan sampah yang dihasilkan.
Pansus Minta Target Perda Jelas dan Terukur
Pansus 16 juga meminta agar penerapan Perda nantinya tidak dilakukan secara mendadak.
Diperlukan masa transisi yang realistis agar masyarakat, pengelola kawasan, produsen maupun pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kewajiban baru.
Setiap kewajiban juga harus disertai pembinaan, fasilitas pendukung, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi.
Menurut Andri, regulasi pengelolaan sampah harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.
Pansus juga membuka ruang pembahasan secara komprehensif dengan melibatkan Pemerintah Kota Bandung, perangkat daerah, akademisi, masyarakat, pengelola kawasan, pelaku usaha, produsen, komunitas lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Target kami bukan sekadar melahirkan Perda baru. Ukuran keberhasilannya adalah apakah regulasi ini benar-benar mampu mengurangi sampah dari sumber, meningkatkan pengolahan, menekan residu yang dibuang ke TPA, serta membangun sistem yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Andri.
Selesaikan Sampah Sedekat Mungkin dari Sumber
Pansus 16 DPRD Kota Bandung menegaskan, pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah diarahkan untuk membangun sistem persampahan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, berkeadilan, transparan, dan akuntabel.
Perubahan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pola pengelolaan yang selama ini berorientasi pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke TPA.
Andri menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
“Persoalan sampah Bandung tidak boleh terus diselesaikan dengan memindahkan masalah dari rumah warga ke TPS, lalu dari TPS ke TPA. Yang harus kita bangun adalah sistem yang menyelesaikan sampah sedekat mungkin dari sumbernya. Ini yang ingin kita pastikan melalui Raperda ini,” pungkas Andri.
Melalui Raperda tersebut, Pansus 16 berharap Kota Bandung dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mampu menangani sampah hari ini, tetapi juga memiliki kemampuan menghadapi peningkatan timbulan sampah pada masa mendatang.
Dengan pengurangan dan pemilahan sejak dari sumber, pengolahan yang lebih kuat, kelembagaan yang jelas, pembiayaan yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sampah Kota Bandung diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar kumpul-angkut-buang menjadi sistem pengelolaan yang menyelesaikan sampah dari hulu hingga hilir. *red
