JAKARTA || Bedanews.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah resmi memulai proses persiapan pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, Senin (24/8) di di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan.
Langkah strategis ini menjadi fondasi krusial dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2027 dan RKPD Tahun 2028, dengan fokus utama penguatan pelayanan publik yang akurat, akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat yang diselenggarakan oleh Sub Direktorat Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah (PMIPD), Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini didukung oleh SKALA melibatkan peserta dari beberapa Kementerian/Lembaga mitra terkait, seperti Kemenkeu, Bappenas, KPK, BIG dan komponen lingkup Kemendagri, seperti Keuda, Adwil, Otda, Itjen dan seluruh Subdit Urusan Pemerintahan di Ditjen Bina Bangda.
