Rapat dibagi ke dalam dua sesi itu dibuka oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Iwan Kurniawan, dengan sesi pertama membahas materi substantif dan sesi kedua mengkaji hal-hal teknis dalam proses Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2027 dan RKPD Tahun 2028.
Pada arahannya, Iwan Kurniawan menyoroti legalitas pelaksanaan pemutakhiran merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Proses ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, yang menjadi acuan utama perencanaan pembangunan di tingkat daerah,” jelas Iwan.
