LAMPUNG || Bedanews.com – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dalam integrasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Integrasi dan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2026 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu.
Rapat dipimpin Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto, dan dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
