Bandung Barat, BEDAnews – Polemik dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai sorotan tajam. Kasus ini bermula dari aksi siaran langsung (live) di media sosial TikTok yang dilakukan oleh seorang ASN berinisial IYP di tempat dan jam kerja.
Kontroversi semakin memanas setelah IYV bersama tiga rekannya yang berstatus sebagai staf P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB yakni Mia, Via, dan Adinda kedapatan bermain padel saat seharusnya menjalani kewajiban Kerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH).
Pernyataan Plt Kadis PUTR Jadi Sorotan Publik
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR KBB, Fauzan Azima kepada beberapa media menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil IYP untuk memberikan klarifikasi. Menurut Fauzan, yang bersangkutan telah diberikan teguran keras serta terancam menghadapi sanksi lanjutan, termasuk potensi pergeseran penugasan. Kalau dilihat dari riwayat live tiktoknya dilakukan saat jam kerja
Kendati demikian, pernyataan Fauzan yang langsung mempercayai pengakuan IYP bahwa siaran langsung dilakukan di luar jam kerja tanpa melakukan investigasi atau penelusuran mendalam terlebih dahulu memicu kritik keras dari publik.
Sejumlah pihak menilai instansi terkait semestinya memeriksa rekam jejak digital atau riwayat tayangan langsung pada akun TikTok milik yang bersangkutan demi memastikan kebenarannya secara objektif.
Sikap kepemimpinan Plt Kadis PUPR KBB yang dinilai terlalu cepat percaya dan terkesan melunak ini turut memantik kekecewaan masyarakat luas.
Yanti, salah seorang warga KBB, mendesak agar pihak berwenang bertindak lebih cermat dan transparan dalam menyikapi pelanggaran ini.
”Coba Pak Kadis suruh buka akun TikTok-nya, terus lihat jadwal tayangnya,” ujar Yanti dengan nada tanya.
Masyarakat Kabupaten Bandung Barat kini mendesak Pemkab KBB untuk bersikap tegas, melakukan audit digital secara menyeluruh, serta menegakkan sanksi yang adil guna menjaga integritas serta marwah birokrasi pemerintahan daerah.
