BANDUNG – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai dugaan kriminalisasi tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif hukum semata.
Menurutnya, perkara yang memiliki dimensi politik harus dibaca secara komprehensif dengan memadukan pendekatan hukum dan politik.
Pandangan tersebut disampaikan Muradi saat memaparkan isi bukunya Pidana Politik, Obstruction of Justice dan Amnesti Presiden dalam acara bedah buku di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Kamis (30/7/2026).
Menurut Muradi, kriminalisasi dalam konteks politik sering kali dilakukan melalui mekanisme hukum yang bersifat teknis.
Proses hukum, kata dia, dapat dibuat lebih panjang sehingga menimbulkan tekanan psikologis terhadap pihak yang diperiksa.
“Kriminalisasi itu sifatnya teknis. Proses hukum dibuat menjadi lebih panjang sehingga dapat memberikan tekanan mental kepada pihak yang diperiksa,” ujarnya.
