Komisi V DPRD Jabar Dorong Penguatan Sarana dan Pemetaan Kebutuhan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung. BEDAnews.com – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan sarana dan prasarana serta pemetaan kebutuhan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung guna mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan Sekolah Rakyat ke depan. Demikian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, saat meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 di Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Hasbullah menuturkan, fasilitas yang saat ini digunakan oleh Sekolah Rakyat sudah cukup memadai untuk solusi sementara. Sebab, pemanfaatan fasilitas milik KONI Kabupaten Bandung, seperti asrama atlet dan gedung perkantoran untuk kegiatan pembelajaran, mampu menunjang operasional sekolah.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” ujarnya.
Hasbullah menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Bahkan, terdapat rencana penambahan empat Sekolah Rakyat lainnya di Kabupaten Bandung sesuai kebutuhan masyarakat. Pasalnya, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat miskin, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional. Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat juga memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah pentingnya dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” katanya.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, lanjut Hasbullah, juga menerima berbagai masukan terkait kesejahteraan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Meskipun proses rekrutmen guru dilakukan oleh Kementerian Sosial, pemerintah daerah diharapkan tetap memberikan dukungan guna menunjang kinerja para pendidik.
Hasbullah menegaskan, pengembangan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang akurat. Data mengenai angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem menjadi dasar dalam menentukan kapasitas maupun penambahan Sekolah Rakyat di suatu daerah.
Sehingga, kata Hasbullah, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Melalui program tersebut, negara memberikan jaminan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari biaya sekolah, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar.
“Ini berarti negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan,” tutup Hasbullah.@herz
