Oleh: Ical Syamsudin, S.Sos, S.H (Direktur Eksekutif, LBH Jaringan Rakyat)
JAKARTA || Bedanews.com – Arah kebijakan perpajakan pemerintah di nilai akan menghadirkan kontradiksi dan berpotensi mengusik rasa keadilan masyarakat.
Sorotan itu muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui surat edaran itu, DJP melibatkan unsur TNI dan Polri, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis kewilayahan. Pemerintah menyatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Di saat yang sama, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif bagi investor melalui Indonesia International Financial Center (IIFC). Salah satu insentif yang menjadi perhatian publik ialah usulan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 50 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyatakan Indonesia siap memberikan tarif pajak 0 persen apabila diperlukan untuk meningkatkan daya saing dengan pusat-pusat keuangan internasional seperti Singapura dan Dubai.
