Saya menilai, kebijakan tersebut justru akan menimbulkan kontra kebijakan yang dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Di satu sisi, negara memperkuat pengawasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun, di sisi lain, negara justru menawarkan pembebasan pajak hingga setengah abad bagi investor besar.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, tetapi juga menyangkut konsistensi kebijakan dan perasan azas keadilan yang dirasakan masyarakat.
Dengan menyertakan kehadiran Aparat Kepolisian dan TNI, justru akan menjadi preseden buruk dan rumit terhadap citra lembaga keuangan negara besutan Purbaya tersebut dengan menyertakan Bhabinkamtibmas yang bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, penagihan, maupun meminta pembayaran pajak kepada masyarakat. Justru malah semakin kontra sosial dan Tupoksi Aparat dimaksud.
