JAKARTA || Bedanews.com — Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan Indonesia mengingatkan keras para Kepala Daerah agar tidak bermain politik praktis dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, Kepala Daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan nasional, yang puncaknya ada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan pemerintahan.
Peringatan itu disampaikan menyikapi dinamika belakangan di daerah, di mana ada pemerintah daerah yang diduga menunggangi aparatur untuk melawan kebijakan pemerintah pusat.
“Kita Bukan Negara Oposisi”
Muslim menegaskan, sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan negara parlementer.
“Kita bukan negara oposisi yang mengenal pemisahan partai politik dengan pemerintahan dalam praktek pemerintahan. Demokrasi kita mengenal demokrasi Pancasila dalam bentuk musyawarah mufakat seperti dalam sila ke-5 Pancasila,” ujar Muslim melalui keterangannya, Rabu (8/7).
