Oleh: Mohammad Dawam
JAKARTA || Bedanews.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026 mendatang bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi. Momentum ini menjadi titik evaluasi sekaligus deklarasi arah baru NU dalam memasuki abad kedua pengabdiannya kepada umat, bangsa, dan negara.
Karena itu, figur Ketua Umum PBNU yang terpilih nanti idealnya mampu membaca sejarah kepemimpinan NU sebagai “miqat” atau titik pijak arah kebijakan organisasi di masa depan.
Empat generasi kepemimpinan PBNU sebelumnya telah meninggalkan jejak dan karakter yang berbeda sesuai tantangan zamannya masing-masing. Dari sana, NU memiliki khazanah pengalaman yang sangat kaya untuk dijadikan pijakan membangun organisasi yang lebih besar, modern, dan tetap membumi.
Model pertama adalah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia menjadi prototype kepemimpinan yang sangat dekat dengan akar rumput. Gus Dur bukan hanya tokoh intelektual dan demokrasi, tetapi juga simbol komunikasi kultural NU yang cair, fleksibel, dan tidak birokratis. Ia rutin menghadiri pengajian kampung, sowan kepada para kiai, serta melakukan ziarah kubur ke makam para ulama. Cara sederhana itu sesungguhnya membangun ikatan emosional yang sangat kuat antara PBNU dengan jamaahnya.
Kehadiran seorang Ketua Umum PBNU di tengah masyarakat kecil menghadirkan rasa dihormati dan diayomi. Bahkan hal-hal sederhana seperti pemberian cincin akik atau uang seperlunya kepada para kiai yang sowan kepadanya mampu membangun hubungan batin yang sangat mendalam.
Pada saat yang sama, Gus Dur tetap kritis terhadap pemerintah ketika kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun kritik itu disampaikan dengan elegan, terukur dan tetap dalam bingkai kebangsaan. Inilah model kepemimpinan yang menjadikan PBNU hadir sebagai pengayom umat sekaligus penjaga moral bangsa.
Model kedua adalah kepemimpinan Hasyim Muzadi. Karakter kepemimpinannya menonjol pada aspek manajemen organisasi yang merangkul semua kalangan. Ia membangun hubungan harmonis lintas organisasi Islam, lintas agama, bahkan lintas bangsa.
Pada masa kepemimpinannya, NU tampil kuat dalam diplomasi internasional melalui pembentukan International Conference of Islamic Scholars (ICIS).
Melalui ICIS, NU didorong menjadi organisasi Islam moderat yang aktif membangun dialog perdamaian dunia. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik internasional, model diplomasi seperti ini menjadi sangat relevan untuk dikembangkan kembali. NU memiliki potensi besar tampil sebagai kekuatan moral dunia yang mampu menjadi juru damai non-pemerintah.
Di dalam negeri, kepemimpinan Kyai Hasyim Muzadi juga dikenal mampu menjaga harmoni hubungan NU dan Muhammadiyah. Kebersamaan beliau dengan Din Syamsuddin kerap menjadi simbol kuat persatuan umat Islam Indonesia.
Model ketiga adalah kepemimpinan Said Aqil Siradj. Gaya kepemimpinannya memadukan keberanian mengkritik pemerintah dengan semangat membangun peradaban dan penguatan sumber daya manusia NU. Pada era beliau, Hari Santri Nasional resmi diakui negara setiap 22 Oktober.
Kyai Said juga memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan kader NU. Kampus-kampus NU berkembang pesat di berbagai daerah, termasuk penguatan jejaring pendidikan luar negeri. Program pengiriman kader NU belajar ke Timur Tengah hingga Iran menunjukkan visi besar beliau dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang lebih luas dan terbuka.
Pembangunan Universitas dan Rumah Sakit NU yang dirintis pada masa kepemimpinannya menjadi fondasi penting yang harus terus dilanjutkan pada masa mendatang.
Sementara itu, model keempat tampak pada kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Karakter utama kepemimpinannya adalah penataan administrasi organisasi yang lebih modern dan terintegrasi. Kebijakan manajemen satu pintu melalui sistem administrasi PBNU menjadikan tata kelola organisasi lebih tertib, terkontrol dan terukur.
Konsep ini memang memunculkan kesan lebih ketat dan birokratis, namun memiliki tujuan besar dalam membangun akuntabilitas kelembagaan NU secara profesional.
Penataan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan organisasi yang lebih terintegrasi menjadi warisan penting yang perlu disempurnakan secara lebih dinamis dan elegan di masa depan.
Dari keempat model kepemimpinan tersebut, NU sejatinya memiliki “madu peradaban” yang dapat dipadukan menjadi arah baru organisasi. Filosofi NU:
Al-Muhafadhatu ‘Alal Qadiimish-Sholih Wal Akhdzu Bil Jadiidil Ashlah “Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik,” menjadi landasan penting untuk merawat warisan kepemimpinan yang positif sekaligus melakukan inovasi sesuai tuntutan zaman.
Ke depan, PBNU perlu memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah, civil society, dunia usaha dan komunitas internasional dalam rangka menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.
NU juga perlu mengedepankan sistem meritokrasi dalam mendorong kader-kader terbaiknya mengisi ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan negara, baik di sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, diplomasi, maupun lembaga-lembaga negara lainnya.
Dengan demikian, kehadiran NU tidak hanya menjadi kekuatan moral dan sosial keagamaan, tetapi juga menjadi mitra strategis negara dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, moderat dan berkemajuan.
Semoga Nahdlatul Ulama terus istiqamah menjadi pelita peradaban bagi umat, bangsa dan dunia. ***
