Bandung, BEDAnews
Terjadinya krisis kedelai yang melanda Indonesia khususnya Jawa Barat akhir-akhir ini, lebih karena tidak adanya goodwil dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat, Selly A Gantina yang membidangi masalah perekonomian, saat ditemui Bedanews.com, Jumat (27/7) diruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jabar. Jl. Diponegoro Bandung.
Dengan kebutuhan eksisting Jabar akan kedelai yang mencapai 150 ribu – 170 ribu ton pertahun, Jawa Barat hanya mampu menghasilkan 30 ribu – 40 ribu ton/tahunnya. Artinya, kita harus mengimp10 ribu ton kedelai pertahunnya, bayangkan.
“Yang miris lagi bagi saya adalah, pernyataan pemprov Jabar yang menyatakan kedelai ini merupakan tanaman komoditas daerah sub tropis yang tidak cocok ditanam di daerah tropis, khususnya Jabar,” ungkap Selly.
Menurut Selly, itu bukan menjawab persoalan karena dari dulupun kita tahu mereka (petani) bisa menanam itu. Bahkan Jawa Timur merupakan penghasil kedelai terbesar di kita, dengan menghasilkan 380 ribu ton/tahun bahkan NTB mampu menghasilkan 85 ribu ton petahunnya.
Jadi kalau mereka bicara ini merupakan komoditas sub tropis, ini sangat naïf mereka. Apalagi di Jabar ini banyak perguruan tinggi pertanian yang bisa melakukan rekayasa biologis. “Dari kondisi yang ada saat ini, sebetulnya adalah tidak ada goodwill dan politik anggaran terhadap komoditas kedelai ini”, tutur anggota FPDI Perjuangan dari dapil Cirebon ini.
Lebih jauh diungkapkannya, selama ini politik anggaran Dinas Pertanian yang diberikan terhadap program-program yang ada di dinasnya, memang tercentris dibidang perberasan, karena Jabar merupakan penyumbang 20 persen surplus beras nasional, meskipun Raskin juga banyak diterima Jabar.
Untuk itu kita juga akan mendesak Dinas Pertanian dan tanaman pangan Jabar untuk tidak hanya memprioritaskan komoditas beras saja yang jadi unggulan, karena di Jabar ini juga banyak pelaku usaha yang menggunakan komoditas lain yang sekresinya Dinas pertanian, salah satunya adalah palawija kedelai yang telah jadi salah satu makanan pokok mayarakat Jawa Barat.
Sebenarnya pemerintah pusat telah mentargetkan untuk swasembada kedelai pada tahun 2014 dan untuk itu Jawa Barat mendapat quota sebesar 100 ribu ha lahan pada tahun 2013, tetapi Jabar hanya sanggup untuk menyerap 61 ribu ha karena provinsi tidak punya lahan, sementara petani di Kabupaten kota lebih menyukai komoditas lain yang lebih menguntungkan.
Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita dengan tidak mengganggu eksisting perberasan, melalui kerjasama dengan sector perkebunan dan kehutanan karena banyak sekali PHBM-PHBM yang bisa dilakukan dengan komoditas kedelai dan mendorong pemprov Jabar bersama DPRD untuk menekan pusat agar memiliki goodwill untuk mengurangi impor kedelai. Jangan sampai kita panen raya, impor tetap masuk. Akibatnya harga tetap murah dan petani tidak mau menanam kedelai.
Sementara menghadapi hari Raya dengan permasalahan harga-harga yang makin menanjak, komisi B akan mengundang rapat semua mitra dan stake holder terkait.
“Kalau memang ada spekualsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sementara barangnya ada, kita tindak bersama-sama. Kalau kita hanya ngundang satu-satu, kita ngak tahu dimana putusnya, maka kita undang keseluruhan supaya ketahuan dimana hulu dan hilirnya,” katanya. (hermanto)
