• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 10, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Dampak Integrasi Balai Kesehatan Paru di Cirebon Jadi Sorotan DPRD

Dampak Integrasi Balai Kesehatan Paru di Cirebon Jadi Sorotan DPRD

herz by herz
21 Januari 2026
in Ekonomi, Headline, News, Politik
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Komisi V DPRD Jabar Soroti Dampak Integrasi Balai Kesehatan Paru di Cirebon

Kota Cirebon. BEDAnews.com —Perubahan regulasi dengan dihapusnya status rumah sakit khusus, berdampak langsung pada tata kelola layanan kesehatan paru di Jawa Barat. Balai Kesehatan Paru Provinsi Jawa Barat di Cirebon kini harus terintegrasi ke dalam manajemen RSUD Sidawangi. Kondisi yang dinilai memerlukan penguatan kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia agar pelayanan tidak mengalami penurunan kualitas.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. H. Encep Sugiana, saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke Klinik Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Provinsi Jawa Barat atau Satpelkes Kota Cirebon, dalam rangka memperoleh data dan informasi penyusunan program serta anggaran tahun 2026. Selasa, (20/1/2026).

“Dengan adanya regulasi baru, rumah sakit paru tidak lagi berdiri sendiri dan balai kesehatan paru harus masuk ke dalam manajemen RSUD. Integrasi ini harus diikuti penguatan sistem dan dukungan anggaran agar layanan tetap maksimal,” ujar Encep.

BeritaTerkait

Ilustrasi dinamika politik nasional di tengah menguatnya sorotan terhadap dugaan pelemahan jaringan politik Jokowi. (Ilustrasi: AI)

Pelemahan Jaringan Geng Solo, Dimulainya Digantinya Mantan Kapolri Sigit

10 November 2026

Rapat Komite Medik Membahas PPK dan Clinical Pathway di RSUD Kapuas

10 November 2026

Menurutnya, Balai Kesehatan Paru di Cirebon memiliki peran strategis sebagai pusat layanan kasus paru, baik TBC maupun non-TBC. Namun hasil kunjungan menunjukkan masih dibutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp.200 miliar untuk peningkatan sarana prasarana, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur pasien dari 100 menjadi 200 unit.

Selain sarana, Encep juga menyoroti pentingnya optimalisasi peralatan khusus seperti fasilitas kultur dan uji resistensi TBC guna memastikan efektivitas pengobatan.

“Alat ini sangat penting untuk memastikan pengobatan TBC benar-benar efektif dan mencegah terjadinya kekambuhan,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Komisi V DPRD Jabar turut menekankan persoalan keterbatasan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis paru dan dokter mikrobiologi klinik.

“Kami mendorong adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena tanpa SDM yang memadai, layanan kesehatan paru yang kita harapkan tidak akan optimal,” pungkas Encep.@

 

Tags: Dampak Integrasi Balai Kesehatan Paru di Cirebon Jadi Sorotan DPRD
Previous Post

DPRD Evaluasi Kebijakan Pemprov Jabar Tentang Pemberhentian Izin Pembangunan Perumahan

Next Post

Danpushidrosal Pimpin Olahraga Bersama dalam Rangka Rangkaian Peringatan Hari Hidrografi TNI AL

Related Posts

Ilustrasi dinamika politik nasional di tengah menguatnya sorotan terhadap dugaan pelemahan jaringan politik Jokowi. (Ilustrasi: AI)
Politik

Pelemahan Jaringan Geng Solo, Dimulainya Digantinya Mantan Kapolri Sigit

10 November 2026
News

Rapat Komite Medik Membahas PPK dan Clinical Pathway di RSUD Kapuas

10 November 2026
News

Delapan Tim Bersaing Rebut Piala Perdana Santri Championship di Depok

10 November 2026
News

Keterbatasan Bukan Penghalang, 76 Atlet Disabilitas Cimahi Dilepas ke PEPARDA VII Jabar 2026

10 November 2026
News

Dari Rakornas BP4 2026, Jawa Barat Tegaskan Komitmen Bangun Keluarga Sakinah Menuju Indonesia Emas 2045.

9 November 2026
News

Wali Kota Cimahi tegaskan Perda Harus Bermanfaat, Anggaran Mamin dan ATK Dipangkas

9 November 2026
Next Post

Danpushidrosal Pimpin Olahraga Bersama dalam Rangka Rangkaian Peringatan Hari Hidrografi TNI AL

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021