YOGJAKARTA || Bedanews.com – Ketua Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur mendesak Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk segera mengevaluasi Dinas Ketenagara Kerjaan dan Transmigrasi Halmahera Timur yang dinilai miskin ide inovatif.
Hal itu disampaikan melalui keterangannya usai dialog bertajuk “Ketimpangan Kawasan Transmigrasi UPT Patlean, Maba Utara”, yang digelar di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada, Selasa (13/02/2026).
Dari hasil diskusi tersebut, kata Ikmal, terungkap bahwa, selama ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Halmahera Timur hanya berfokus pada Ketenagakerjaan dan mengabaikan Kawasan Transmigrasi Patlean, Maba Utara.
Ikmal juga menyangkan DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang seolah mengalami disfungsi, sehingga tidak melakukan pengawasan dan evalusi terhadap dinas terkait.
“DPRD kan tahu apa program masing-masing dinas dan berapa anggarannya. Artinya jika ada dinas yang berat sebelah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD selaku wakil rakyat harusnya mengevaluasi dan memberi masukan, bukan malah membiarkan kepentingan rakyat diabaikan,” tegas Ikmal.
Menurutnya, jika Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur menjalankan fungsinya dengan baik, tentu kondisi Transmigrasi Patlean Maba Utara tidak separah saat ini. “Berdasarkan hasil penelitian PSPK UGM bahwa, Transmigrasi Patlean saat ini stagnan. Bagaimana mungkin bisa menjadikan Maba Utara sebagai lumbung pangan jika kawasan yang menjadi ujung tombak pertanian diabaikan,” ungkatnya. (Red).
