BATAM || Bedanews.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Batam. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan infrastruktur digital berjalan optimal, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama memimpin kunjungan tersebut menyampaikan bahwa, Balmon SFR Batam memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas komunikasi, keselamatan publik, serta kedaulatan spektrum radio di kawasan perbatasan Indonesia–Singapura–Malaysia.
“Batam dan sekitarnya merupakan wilayah strategis dengan intensitas tinggi lalu lintas penerbangan dan pelayaran. Pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan nasional,” ujar Agus Pandu dalam kunjungan tersebut.
Dalam paparannya, Balmon SFR Kelas II Batam menjelaskan bahwa, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan monitoring spektrum frekuensi radio, pemeriksaan stasiun radio, penanganan gangguan, serta pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, melampaui target kinerja minimal yang ditetapkan.
Selain itu, pelaksanaan Penertiban Nasional (TIPNAS) yang mencakup Izin Stasiun Radio (ISB), Microwave Link, dan Konsesi dinilai efektif dalam menekan pelanggaran perizinan dan penggunaan perangkat tidak bersertifikat. Namun demikian, masih diperlukan pengawasan berkelanjutan terhadap peredaran perangkat ilegal skala kecil di wilayah kepulauan.
Balmon SFR Batam juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), AirNav, aparat keamanan, serta pemerintah daerah guna memastikan pengawasan spektrum, keamanan komunikasi, dan kualitas layanan digital berjalan terpadu.
Melalui kunjungan ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan peran koordinatif lintas kementerian/lembaga, peningkatan sarana dan prasarana monitoring, pemanfaatan hasil pengawasan sebagai sistem peringatan dini, serta percepatan pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) ke pulau-pulau strategis perbatasan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keselamatan, meningkatkan kualitas layanan digital, serta menjaga kedaulatan ruang komunikasi nasional di wilayah perbatasan. (Red).
