LAMPUNG || Bedanews.com — Kuasa hukum Lany Mariska, Chandra Bangkit Saputra, SH, menyampaikan dugaan adanya kriminalisasi yang terstruktur terhadap kliennya melalui rangkaian laporan polisi yang dinilai tidak wajar.
Ia menegaskan, sejak 2024 hingga 2025, terdapat pola yang mengarah pada upaya sistematis menjerat Lany dengan berbagai pasal, mulai dari penggelapan, penipuan, hingga perzinahan.
Kasus bermula dari laporan polisi pertama pada 31 Mei 2024 yang dibuat oleh Icsan Hanafi dengan nomor LP/B/239/V/2024/SPKT/Polda Lampung. Dalam laporan itu, Lany dituding menerima aliran dana sebesar Rp3,3 miliar yang disebut bersumber dari PT. Bukit Berlian Perkasa (BBP). Dana tersebut diduga digunakan untuk membayar utang kepada Dewi Wulandari dan pihak lain.
