JAKARTA || Bedanews.com — Mantan Direktur Kebijakan Bakamla dan mantan Asisten Komisioner KASN, IGN Agung Yuliarta Endrawan, SH, MH, CCFA, menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting dalam membangun kembali sistem pengawasan merit Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Putusan tersebut bukan sekadar koreksi norma, tetapi mandat konstitusional yang harus dijadikan landasan untuk memperkuat manajemen ASN secara menyeluruh,” ujar Agung, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta Jum’at ( 5/12/2025).
Agung menjelaskan bahwa, Putusan MK yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada 16 Oktober 2025 menegaskan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 20/2023 tentang ASN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pengawasan sistem merit wajib dilakukan oleh lembaga independen.
