HALTENG || Bedanews.com – Beberapa pelaku usaha pertambangan galian C di Desa Wairoro Indah, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara, mengungkapkan dilema besar yang dihadapi oleh para penambang skala kecil di daerahnya.
Meskipun bertekad kuat untuk beroperasi secara legal, Mereka mengaku kesulitan mengurus izin resmi akibat proses birokrasi yang berbelit dan belum adanya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Sabtu (29/11), Mereka menjelaskan bahwa, penarikan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS) bukannya mempermudah, justru menambah kebingungan di tingkat daerah.
“Kami ingin legal, Pak. Tapi prosesnya berbelit dan biayanya tidak sedikit. Ketika kewenangan ditarik ke pusat, kami yang di daerah ini jadi bingung harus mulai dari mana,” ujarnya penambang enggan menghendaki namanya diberitakan.
