Katanya, kendala paling mendasar adalah belum ditetapkannya WPR oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Penetapan WPR merupakan syarat mutlak bagi penambang skala kecil untuk bisa mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
Tanpa status WPR yang jelas, lahan yang dikelola penambang saat ini tidak memiliki payung hukum yang memadai untuk diajukan izinnya.
Di tengah kerumitan perizinan tersebut, mereka menekankan bahwa, pihaknya tetap menunjukkan itikad baik dan komitmen penuh terhadap kewajiban negara.
Ia menyatakan kesiapannya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai volume produksi sebagai solusi sementara.
“Kami paham bahwa beroperasi tanpa izin lengkap itu melanggar hukum, tapi kami juga tidak bisa berhenti beroperasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan pasokan material pembangunan daerah,” katanya.
