Jakarta – bedanews.com – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakor Pusda) Bidang Persampahan yang dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, Kamis (12/10/2023).
Pada kesempatan itu, Prayitno mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan bahwa, mandat suburusan pemerintahan bidang persampahan dilaksanakan di dua urusan wajib yaitu, urusan bidang pekerjaan umum dan urusan bidang lingkungan hidup. Urusan pemerintahan wajib ini perlu diprioritaskan oleh daerah, mulai dari perencanaan hingga penganggarannya.
“Untuk melaksanakan urusan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu membentuk suatu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan suburusan persampahan dengan membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagai penyelenggaraan layanan di bawah dinas yang melaksanakan suburusan persampahan. Selain itu juga, perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan suburusan tersebut dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” terang Prayitno.
