Jakarta – bedanews.com – Sidang Dewan Etik Partai Golkar pada Selasa (18/7/2023) meminta klarifikasi terhadap anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam terkait wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Klarifikasi ini dilakukan dalam pemanggilan sidang Dewan Etik di DPP Partai Golkar.
Kepada Dewan Etik, Ridwan Hisjam mengakui, Dewan Pakar tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk menggelar munaslub. Ia menegaskan, Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Bahkan, Dewan Pakar juga tidak berwenang masukan yang direkomendasikannya dijalankan Ketua Umum Golkar.
“Dia tidak punya hak Dewan Pakar, dia hanya memberikan masukan kepada Ketua Umum, bukan kepada DPP. Oleh ketua umum mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak ketua umum,” tegas Ridwan Hisjam usai sidang Dewan Etik di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (18/7/2023).
