KAB. BANDUNG || bedanews.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, H. Agus Baroya, mengatakan, jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) tidak mengalami perubahan, masih dengan 7 dapil, sesuai dengan peraturan tahun 2019 lalu, jumlah anggota DPRDnya pun tetap 55 orang.
Dari 7 dapil itu, ia menambahkan, yang berubah hanya satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Cangkuang yang sebelumnya ada di dapil 7 sekarang masuk ke dapil 1. Kepindahan itu jelas mempengaruhi jumlah kursi, dapil 1 yang tadinya 7 kursi menjadi 8 kursi. Sementara dapil 7 yang tadinya 10 kursi menjadi 9 kursi.
Kegiatan sosialisasi ini, disebutkannya, sesuai Program dan Jadwal kegiatan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU RI telah menetapkan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Februari 2023.
“Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) 6 Tahun 2023 tentang Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” katanya melalui telepon selular, Rabu 5 April 2023.
Ia menyampaikan, bahwa KPU RI sesuai kewenangannya telah menetapkan Dapil untuk Pemilu 2024 termasuk untuk DPRD Kabupaten Bandung. Berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 457 Tahun 2022, tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu tahun 2024, yang juga memuat Data Agregrat Kependudukan (DAK) 2, dan Keputusan KPU RI Nomor 488 tahun 2022, tentang pedoman teknis Penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut Agus menjelaskan, KPU Kabupaten Bandung telah mengajukan 2 (dua) rancangan Dapil kepada KPU RI. Rancangan 1 adalah Dapil dengan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan tiap dapilnya sama dengan dapil pada Pemilu 2019 dan Rancangan 2 adalah rancangan Dapil baru.
KPU Kabupaten Bandung juga telah melaksanakan 1 kali Rapat Koordinasi dengan Partai Politik dan 2 kali Uji Publik dengan melibatkan stakeholders Pemilu di Kabupaten Bandung. 2 Rancangan Dapil beserta hasil rakor dan uji publik tersebut dilaporkan kepada KPU RI melalui Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil).
“Kepada semua pihak khususnya Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bandung kiranya sudah bisa mencermati dan mempelajari Dapil tersebut untuk kepentingan pencalonannya. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan terimakasih kepada seluruh stakeholders yang telah berpartisipasi dalam tahapan penyusunan Dapil,” tutur Agus.***
