KAB. BANDUNG || bedanews.com — Didampingi 3 (tiga) orang anggota lainnya, yaitu, H. Dasep Kurnia Gunarudin, Sandi Sudrajat, dan Acep Ana, Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bandung, Riki Ganesha, membahas, pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23, tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur, “Bahwa DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,” dikatakanya, dalam kedudukan itu DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran, dan Pengawasan.
Untuk melaksanakan fungsi pembentukkan perda tersebut, legislator dari Fraksi Golkar itu menambahkan, DPRD dilengkapi dengan tugas dan wewenang membentuk perda yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya, inisiatif pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah. Perwujudan pelaksanaan fungsi pembentukkan perda, yakni dengan melakukan penyusunan Program Pembentukkan Peraturan Daerah (Propemperda).
