Riki menyebutkan propemperda memuat daftar urutan dan prioritas raperda yang akan dibuat 1 (satu) tahun anggaran. Melalui propemperda ini, DPRD ataupun Kepala Daerah mengajukan raperda usulan masing-masing. “Selanjutnya proses pembentukkan perda dilingkungan DPRD di koordinir oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD yaitu Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapemperda),” katanya usai sidang paripurna, Kamis 29 September 2022.
Hal ini, ia menyebutkan, sesuai dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang Tata Tertib DPRD yang mengatur bahwa salah satu tugas Bapemperda adalah melakukan pengharmonisan pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.
Dari 15 Raperda inisiatif yang diajukan, lanjutnya, hanya 3 yang disetujui, diantaranya, Raperda inisiatif Perlindungan Mata Air, Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, dan Perlindungan Masyarakat Petani. Untuk itu Riki meminta ada keterlibatan masyarakat dalam bentuk penyampaian aspirasi agar manfaat dan fungsi raperda itu bisa jelas.
