KAB. BANDUNG || bedanews.com — Untuk mencegah terjadinya inflasi pangan, dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, H. Osin Permana, pemerintah diminta segera melakuka proteksi laju peredaran keuangan selama ini.
Mengingat saat ini, ditambahkan legislator yang juga Ketua Fraksi Demokrat itu, dari waktu-waktu kebutuhan masyarakat semakin terus meningkat. Hal ini jelas akan menjadi pemicu terjadinya kerawanan pangan atau kebutuhan bila memang terjadi kenaikan harga yang signifikan.
Konsekuensi lainnya bila tidak ada penyeimbang yang dilakukan pemerintah, dikuatirkan Osin bisa menjadi penyebab munculnya kembali kemiskinan ekstrim. Kenyataan ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera melakukan tindakan.
“Kalau memungkinakan anggaran infrastruktur dan non infrastruktur bisa seimbang, sehingga bisa mengatasi terjadinya inflasi,” katanya di Gedung DPRD, Selasa 30 Agustus 2022.
Dalam konteks ini, ia mengemukakan, pemerintah bisa melakukan penghematan dengan menempatkan kebutuhan secara proorsional. Termasuk kemampuan Perbankannya dan OJK dalam upaya memberikan kepercayaan kepada publik dalam menstabilkan harga, menstabilkan kurs rupiah, juga menstabilkan peredaran uang selama ini.
Ia menvisualisasikan pergerakan-pergerakan roda perekonomian melalui UMKM sebagai instrumen pemanfaatan anggaran dalam perguliran keuangan agar bisa lebih terarah. Juga melibatkan para pelaku usaha lainnya dengan melibatkan langsung warga sekitar atau warga lokal pada pelaksanaannya, dengan tujuan para warga setempat bisa merasakan azas manfaatnya.
“Komisi B terus melakukan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung berikut dukungan program-program prioritasnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.***
