Jakarta – bedanews.com – Ketua Dewan Pembina LGP, H. Mochtar Mohamad menegaskan, menanggapi usulan pemilu ditunda bahwa itu Inkonstitusional. Presiden, MPR, DPR-RI, DPD, DPRD, itu kan dalam sumpah jabatannya harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, kalau perpanjangan dilakukan sama aja mengkhianati Konstitusi UUD 1945.
“Jangan karena motif politik Ketum partai-partai terancam di parlement treshold punya ide penundaan. Bisa jadi ini jebakan ke Presiden untuk melanggar Konstitusi yang berakibat fatal,” tegas M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad kepada wartawan melalui keterangan, Senin (28/2).
Ditambahkannya, Negara hari ini tidak ada status Darurat yang menjadi dasar untuk berfikir diluar Norma Konstitusi. “Dan konstitusi UUD 1945 tidak mengatur Penundaan Pemilu,” imbuh M2.
