Ditegaskannya, stop wacana Penundaan Pemilu, karena saat ini tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Jokowi 71 % Survei SMRC Desember 2021. “Wacana Penundaan Pemilu oleh Ketum Partai Partai, apalagi ada anggota Kabinet dan Pimpinan MPR/DPR, sama aja memberi presepsi bahwa Eksekutif dan Legislatif gagal dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada dirinya seperti
Kewenangan Legislasi, Kewenangan menyusun Anggaran/Bugeting,
Kewenangan Pengawasan dan Kewengan yang diatur oleh Undang – Undang,” ujarnya.
Diungkapkannya, Rakyat sudah memberi mandat lewat Pemilu baik untuk Eksekutif maupun Legislatif sesuai ketentuan Konstitusi UUD 1945 serta UU pelaksanaannya, apabila Kewenangan itu tidak dilaksanakan sesuai Ketentuan UUD 1945 dan aturan lain, mandat itu gugur dan kembali ke rakyat. “Ini bukan hanya menurunkan Kredibilitas Pemerintah, akan tetapi Kedaulatan Politik Negara terancam dan Supremasi Hukum terdegradasi dan berdampak Kepada kepercayaan Investasi menurun, Konstruksi Ekonomi Runtuh. Juga memberi ruang kepada sparatis menyerang pemerintah, bahkan yang lebih bahaya membuka ruang agresi asing. Karena Pemerintah dianggap Gagal melaksanakan Pemilu,” ujarnya.
